FPKS DPRD Medan Sambut Baik RUU Tentang Miras

WOL Photo/Ilustrasi
Iklan

MEDAN, WOL – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyambut baik penggodokan Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Keras (Miras) yang dilakukan DPR-RI. FPKS DPRD Medan berharap RUU tersebut segera disahkan menjadi UU sehingga dampak buruk yang ditimbulkan miras dapat diantisipasi khususnya bagi kalangan remaja di Kota Medan.

“Kita berharap UU tersebut segera disahkan agar peredaran miras di Kota Medan dapat dibatasi. Karena kita tahu di Kota Medan sendiri peredaran miras sangat memprihatinkan dan bahkan dijual bebas di toko-toko maupun mini market. Ini dapat merusak mental generasi muda kita,” ujar Bendahara FPKS, Rajudin Sagala, Jumat (8/5).

Dikatakan Rajudin, tidak hanya narkoba, penggunaan miras juga merupakan faktor penyebab adanya tindakan kriminalitas. Di beberapa kasus dijumpai kalau tindak kriminal terjadi setelah mereka mengkonsumsi miras.

“Kita minta Polisi tidak hanya meningkatkan pengawasan terhadap Narkoba saja, tetapi juga miras. Karena saat ini banyak masyarakat mengkonsumsi miras karena ruang gerak mereka untuk mengkonsumsi Narkoba mulai terbatasi akibat gencarnya razia narkoba. Hal ini perlu disikapi karena dampak buruk miras juga sebagai pemicu orang berbuat kejahatan. Kita juga minta pengawasan Disperindag ditingkatkan terhadap penjualan-penjualan miras di toko-toko modern, swalayan dan mini market,” sebut anggota Komisi C ini.

Selain Disperindag, lanjut Rajudin, peranan Dinas Kesehatan juga sangat penting khususnya dalam hal mensosialisasikan bahaya minuman berakohol. Menurut Rajudin penerapan UU yang mengatur secara tegas soal miras perlu didampingi dengan gencarnya sosialisasi tentang dampak buruk mengkonsumsi miras.

iklan

“Tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi yang gencar dilakukan instansi terkait seperti halnya dinkes soal dampak buruk miras,” pungkasnya.

Hal senada dikatakan Sekretaris FPKS, Jumadi, yang berharap pembahasan RUU Larangan Miras segera tuntas sehingga pemerintah memiliki perundang-undangan yang mengatur secara tegas soal miras. Lebih lanjut dikatakan Jumadi momentum pembahasan RUU Larangan Miras akan dimanfaatkan pihaknya untuk mendorong Perda Miras sejak 2011 lalu telah diusulkan di Badan Legeslatif (Baleg) DPRD Medan.

“FPKS akan mendorong agar usulan Perda Miras yang sudah masuk dalam Prolegda segera dibahas di Baleg. Apalagi saat ini RUU Larangan Miras sedang digodok dan tentunya Pemko Medan dan juga DPRD Medan harus segera menyikapinya,” tegas Jumadi. (wol/muhammad rizki/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Iklan