DPR tak Bisa Atur Kewenangan KPU

merdeka.com

JAKARTA, WOL – Keputusan Panitia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal peserta pilkada serentak dinilai tidak bisa melanggar undang-undang (UU). Sebab, partai politik (parpol) peserta pilkada sudah diatur dalam konstitusi.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (2/5).

Menurutnya, keputusan Panja DPR dengan pemerintah sebatas rekomendasi. Untuk itu, tidak bisa dijadikan sebagai patokan PKPU dalam pelaksanaan pilkada serentak 2015.

“Kalau itu dicantumkan secara emplisit dalam UU, itu bisa. Jangan kesepakatan atau rekomendasi disamakan dengan UU. KPU harus kita selamatkan sebagai lembaga independen,” kata Asep.

Hal itu menanggapi putusan KPU yang telah menetapkan 10 PKPU tentang pilkada. Salah satunya adalah terkait parpol peserta pilkada harus memiliki SK Menkumham sebagai bukti kepengurusan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Advertisement

Untuk itu, Asep menilai keputusan KPU soal peserta pilkada tersebut telah tepat. Sebab, UU mengatakan bahwa setiap calon kepala daerah harus diajukan ketua umum partai dan sekretaris jenderal yang diakui keabsahannya oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

“Makanya tidak bisa mengandalkan panja itu. Kalau tidak sah berarti tidak bisa ikut pilkada. Kalau itu tidak ada berarti tidak memenuhi syarat UU,” tegasnya.

Diketahui, Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamaruzaman mengaku kecewa dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu terkait keputusan Peraturan KPU (PKPU) pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Menurutnya, KPU telah mengabaikan rekomendasi panja Komisi II DPR untuk mempertimbangkan putusan pengadilan terkait partai yang sedang berseteru. Sebab, rekomendasi tersebut merupakan kesepakatan yang sudah diambil 10 fraksi.

“Ini sudah disepakati semua fraksi dalam panja. Apalagi masalahnya. Jadi tak akan ada sengketa lah nanti,” kata Rambe, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (1/5).

Untuk itu, kata Rambe, Komisi II DPR akan memanggil KPU untuk menjelaskan penetapan PKPU tersebut, Senin (4/5).

“Apa alasan dia tidak mau ikut rekomendasi kita. Ini bikin kacau. Ini tidak bisa Golkar dan PPP tidak bisa ikut pilkada,” tandasnya. (inilah/data2)