Buruh Perkebunan Masih Terabaikan

tempo.co
Iklan

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin  meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan dan mendukung kesejahteraan buruh perkebunan yang hingga saat ini masih terabaikan status hubungan kerja dengan perusahaan yang berimbas pada kesejahteraan mereka.

Yang dimaksud perhatian pemerintah menurut Andi Akmal adalah, campur tangan pemerintah untuk memastikan para perusahaan baik swasta maupun BUMN agar hubungan kerja antara buruh dan perkebunan memiliki dokumen ikatan kerja sehingga hak-hak pekerja perkebunan yang selama ini terabaikan dapat segera di selesaikan. Hak-hak itu antara lain, jaminan perlindungan pekerja perkebunan, upah yang jelas dan layak, jaminan kesehatan pekerja dan keluarganya serta hak-hak normatif lainnya.

Lebih lanjut Politisi PKS ini mengatakan, buruh pekerja perkebunan itu jumlahnya luar biasa besar di seluruh Indonesia. Untuk pekerja sawit saja sebanyak 10,4 juta orang. Belum buruh perkebunan karet, kakao, teh, kopi, tebu, rempah (pala, kayu manis, cengkeh, lada, vanili), dan lain sebagainya jika di total seluruh Indonesia menurut data dari Pusdatin kementan bisa mencapai 34 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasar data dari Biro Pusat Statistik, upah buruh tani nasional per hari secara nominal sebesar Rp. 46.180,- sedangkan secara riil hanya sebesar Rp. 38.522,-.  Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan buruh industri secara angka nasional di dapat sebesar Rp. 60,993,- dan untuk buruh bangunan sebesar Rp.79.567,-.

“Presiden Jokowi pada kesempatan di Deli Serdang Sumatera Utara pekan lalu di depan PTPN III sudah meminta secara simbolis agar pelaku usaha perkebunan mampu mensejahterakan kehidupan ekonomi serta kesehatan buruh perkebunan. Namun eksekusi nyata di lapangan kami akan tetap tunggu sehingga apa yang diucapkan pemerintah sesuai kenyataan di lapangan,” urai Ketua DPW PKS Sulsel ini.

iklan

Permintaan kesejahteraan ekonomi berarti ada keseimbangan antara upah dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Sedangkan jaminan kesehatan berarti ada sarana kesehatan yang layak dan memadai untuk masyarakat sekitar perkebunan.

Satu hal lagi yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah, lanjut Andi Akmal, adalah masalah sarana pendidikan berkualitas di sekitar masyarakat perkebunan.  Hampir seluruh akses jalan di perkebunan tidak ada yang nyaman. Jalannya bebatuan terjal sulit dilalui kendaraan reguler. Alasannya untuk menjaga keamanan dari penjarahan. Namun keadaan ini, membuat sulit bagi penduduk sekitar perkebunan untuk mengakses pendidikan yang relatif jauh dari tempat tinggal mereka. Sehingga pemerintah perlu menyediakan sarana pendidikan berkualitas di sekitar perkebunan.

“Hari Buruh pertama kemarindi pemerintahan Jokowi ini kami harapkan dapat menjadi titik awal untuk mengusahakan kesejahteraan buruh perkebunan yang selama ini masih banyak persoalan yang membuat para buruh ini tidak berdaya. Ketidak berdayaan ini perlu dukungan pemerintah sehingga mereka tidak lagi teraniaya secara ekonomi, kesehatan dan pendidikan,” pungkas Andi Akmal.(wol/data1)

Iklan