MEDAN, WOL – Ratusan massa gabungan dari pengusaha dan buruh melakukan aksi blokir jalan di depan gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol, Jumat (29/5).
Massa yang menamakan diri Aliansi Pengusaha, Pekerja/Buruh Tertindas Sumatera Utara (APEBDAS-SU) menuntut pemerintah untuk pro aktif menanggapi isu tuntutan penutupan sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Toba.
RelatedPosts
Koordinator Aksi Bambang Hermanto dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92 dalam orasinya mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan legal yang beroperasi di sekitar Danau Toba seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Allegrindo, PT MIL, PT GDS, dan PT GDM yang diisukan merusak kelestarian danau menjadi korban dari sejumlah pihak yang melakukan upaya kampanye hitam.
“Sebaliknya mereka sangat menjaga kelestarian agar Danau Toba tidak tercemar dengan menaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku baik pengelolaan limbah, kelestarian lingkungan, dan lain-lain,” katanya.
Di samping itu, mereka menilai pengoperasian perusahaan tersebut justru memberikan lapangan pekerjaan bagi puluhan ribu masyarakat yang tinggal di sekitar danau. Apabila perusahaan itu ditutup, maka akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Massa juga menuntut Perusahaan Gas Negara (PGN) yang menetapkan harga gas secara tidak rasional.
“Harga jual gas di Sumut sekarang sangat tinggi yang mencapai USD 7,25/mmbtu. Tapi PGN berencana menaikkan hingga USD 14-16/mmbtu. Kenaikan harga ini tidak rasional mengingat Sumut masih mengalami krisis gas,” tutur Bambang.
Tingginya harga gas tersebut dinilai menyebabkan sejumlah perusahaan terpaksa memberhentikan pekerja bahkan menutup perusahaannya. Ini juga akan memberikan dampak bertambahnya jumlah pengangguran di Sumut.
Aksi massa ini ditanggapi oleh anggota Komisi B DPRD Sumut Guntur Manurung, Wakil Ketua Komisi C Yulizar Parlagutan Lubis, dan anggota Komisi C Hanafiah Harahap. Massa meminta para anggota dewan untuk berbicara di luar pagar DPRD Sumut dengan menjamin keamanan mereka.
Dikatakan Guntur, pihaknya mengapresiasi penyampaian aspirasi ini. Namun dikarenakan sejumlah anggota dewan yang berwenang sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah, ia akan menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan dan komisi yang bersangkutan.
“Tapi kalau menyampaikan sesuatu harus tertib dengan hormat. Kalau tidak menghargai DPR, ngapain kemari. Mari sama-sama berjuang,” katanya kemudian disambut sorakan dari para demonstran.
Hal tersebut ditambahkan Hanafiah Harahap yang meminta massa untuk tidak menyusup ke dalam gedung dan memeriksa setiap ruangan.
“Kami akan sampaikan kepada pimpinan untuk memanggil dan diskusi bersama dengan 32 elemen. Akan kita upayakan pimpinan elemen diundang bulan Juli nanti,” katanya.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa meminta para anggota dewan untuk mengirimkan lembar pernyataan melalui fax kepada anggota DPR RI dan Mensesneg. Selanjutnya mereka membubarkan diri menuju kantor PGN, namun sebagian dari mereka tetap tinggal untuk menunggu bukti pengiriman fax dari para anggota dewan. (wol/data2)
Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI
Editor: SASTROY BANGUN
Discussion about this post