Kemenpora kecewa QNB League

Iklan

JAKARTA, WOL – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengaku kecewa dengan penyelenggaraan kompetisi QNB League 2015, lantaran Arema Cronus dan Persebaya Surabaya tetap nekad bertanding.

Padahal, dua klub asal Jawa Timur tersebut tidak direkomendasi oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mengikuti kompetisi, karena masih bermasalah dengan legalitas. Menurut Imam, semestinya Arema dan Persebaya menaati aturan BOPI, lantaran badan bentukan Kemenpora tersebut melakukan tugasnya sesuai Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).

Atas dasar pembangkangan Arema dan Persebaya itu, pihak Kemenpora pun memastikan bakal mangajukan langkah hukum untuk PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi, PSSI, Arema, dan Persebaya. Apalagi, pada UU SKN pasal 89 ayat 1, disebutkan bahwa penyelenggara yang melanggar aturan diancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

“Kami sedang mempelajari dengan memanggil tim hukum Kemenpora, kira-kira dari sisi perdata, pidana, atau seperti apa. Karena munculnya UU itu harus ditaati, bukan dilanggar, apalagi membangkang seperti itu. Tentu saya kecewa,” kata Imam, Senin (6/4).

Menpora mengungkapkan upaya pemerintah memperketat aturan bukan untuk menjegal tim berjuluk Bajul Ijo dan Singo Edan itu. Pihaknya hanya ingin menerapkan aturan agar persepakbolaan Indonesia semakin baik dan terbebas dari tunggakan utang.

iklan

“Kalau tidak ditegasi, mana mungkin mereka menyelesaikan syarat-syarat yang kami tetapkan. Kalau dibiarkan, pasti akan berjalan seperti kemarin-kemarin lagi,” jelasnya.

Terkait pernyataan FIFA dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang mendukung pelaksanaan QNB League agar diikuti 18 klub, Imam Nahrawi menegaskan bahwa semua pihak harus menghormati UU yang berlaku.

“Silakan mereka punya aturan, tapi di statuta FIFA sudah jelas harus mengikut UU yang berlaku. Ayo, bedah UU SKN! Jangan dianggap kami itu like or dislike, ini murni karena UU. Yang membentuk UU itu DPR, saya menteri baru harus melaksanakan UU itu. Kalau saya tidak melaksanakan, artinya saya melanggar UU,” tandas Menpora. (data2/wol/waspada)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Iklan