GPH satu-satunya hotel bersertifikasi di Sumut

(Istimewa)

MEDAN, WOL – Garuda Plaza Hotel (GPH) menjadi satu-satunya hotel penerima sertifikat usaha di Sumut sesuai UU No. 10 tahun 2009 tentang Pariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 6 tahun 2014 tentang Standar Usaha Hotel.

Sertifikat usaha sebagai hotel bintang tiga diserahkan Sekjen PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kosmian Pudjiadi kepada Denny S Wardhana, Resident Manager GPH, akhir pekan lalu di Grand Antares Hotel, disaksikan Ketua DPD RI Parlindungan Purba, Ketua Komisi C DPRD Sumut Muchrid Nasution, Ketua Kadin Sumut Ivan Iskandar Batubara, Presiden Direktur GPH Hendra Arbie dan pemilik hotel dari berbagai daerah di Sumut.

GPH menerima sertifikat itu setelah dinilai PT Sertifindo Wisata Utama sebagai salah satu lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang diakui pemerintah.

Ilham M Saleh, Direktur Utama PT Sertifindo Wisata Utama, mengatakan dengan penyerahan itu berarti GPH sudah menerima sertifikat usaha (hotel). Sebelumnya GPH juga sudah melakukan sertifikasi terhadap lebih dari setengah karyawan hotelnya.

Menurut Ilham, semua hotel diberi deadline sampai 3 Oktober 2015 mensertifikasi usaha. “Ini kewajiban semua hotel mempersiapkan diri menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) akhir 2015,” katanya.

Advertisement

Pemerintah, menurut dia, sudah menegaskan dalam berbagai aturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang mewajibkan hotel melakukan sertifikasi. “Jadi bukan pekerja saja. Tapi juga usaha hotelnya.”

Tujuan standarisasi ini menangkal pesaing dari ASEAN, tuturnya. “Kalau saya punya hotel bintang 4 tentu ada syaratnya. Instrumen itu sebagai upaya menjaga daya saing hotel. Kan lucu kalau ada hotel mengaku bintang lima tapi pelayanannya sekelas bintang tiga.”

“Sebelum asing masuk ke sini hotel di dalam negeri harus siap dulu. Instrumen standarisasi itu adalah sertifikasi. Kita buat penilaian dengan dasar Permen No . 6 tahun 2014,” kata Ilham didampingi Yantie Yulianti, direktur umum dan Azis Nur Rosyid, manajer sertifikasi.

“Ada tiga aspek yang dinilai yaitu produk, pelayanan dan pengelolaan. Hotel bintang satu sampai lima tentu beda standar. Yang kita sertifikasi sekarang mengacu standar inernasional,” jelasnya.

“Hotel tidak boleh lagi klaim bintang lima kalau tak bersertifikat.  Kalau hotel tak memiliki sertifikat, bintangnya diturunkan, kemudian bisa ditutup sementara oleh pemda sampai penutupan usaha. Selain itu Pemda juga tak akan mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) menggantikan izin usaha pariwisata,” tutur Ilham.

“Standar seperti itu pula yang diberlakukan ke GPH saat mengajukan sertifikasi. Mereka mengajukan sertifikasi sebagai hotel bintang tiga. Ada 208 item yang dinilai seperti kolam renang, administrasi, pelayanan, handuk (towel) di kamar, dengan minimal skor 520,” jelasnya.

Hasil dari sertifikasi yang dilakukan auditor menyatakan GPH berhak menyandang hotel bintang tiga, jelas Ilham. “Dari penilaian kita, GPH lolos dengan grade bintang tiga. Kalau ada hotel yang mengajukan namun tak lulus diberi waktu enam bulan berbenah. Jika tak dipenuhi harus turun bintang, bisa ke bintang dua atau bintang satu,” katanya.

Ilham menambahkan proses sertifikasi mulai dari pendaftaran sampai hasil akan dicapai 12 hari kerja. “Ini bukan sekadar amanah undang-undang tapi bagian perlindungan kepada konsumen. Jika sudah tersertifikasi hak-hak tamu hotel akan terpenuhi.”

“Bayangkan kalau ada hotel mengaku bintang lima tapi handuknya pun tak ada di kamar. Itu penipuan. Mengklaim bintang lima tapi tak sesuai standar,” jelasnya.

Semua hotel kelak dinilai setiap tiga tahun dan setiap satu setengah tahun diawasi karena dikhawatirkan ada penurunan kualitas, kata Ilham.

Bagi hotel yang saat ini memiliki sertifikat lama dari PHRI dinyatakan tidak berlaku karena peraturan menteri menegaskan semua hotel kembali disertifikasi, ungkap Ilham.

Sementara Hendra Arbie, Presiden Direktur GPH, menyatakan sertifikasi usaha yang dilakukan menunjukkan kalau mereka sudah siap menyambut MEA. “Kita jauh-jauh hari sudah memprogram ini agar mengikuti standar berlaku,” tuturnya.

Dia mengatakan sertifikasi usaha yang dilakukan membuat manajemen melakukan pembenahan. “Kita benahi standar pelayanan, produk dan pengelolaan. Bayangkan ada 208 item yang dinilai termasuk coffe shop, kolam renang, perangkat di dalam kamar dan berbagai hal prinsip lain. Semua kita perbaiki dan kita siap mendapatkan sertifikasi ini,” jelasnya.

Selain sertifikasi usaha, pihaknya juga sudah melakukan sertifikasi terhadap karyawan. “Jadi saat ini GPH sudah siap menghadapi persaingan di MEA yang bakal berlaku akhir tahun ini,” ujarnya. (wol/min/data2)