Golkar mana yang Ikut Pilkada?

Istimewa

JAKARTA, WOL – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan menunda Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi munas Ancol.

Atas penundaan SK itu, lalu Partai Golkar versi manakan yang berhak mengikuti Pilkada 2015?

Menurut pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf, jika mengacu pada putusan sela PTUN, kepengurusan Partai Golkar yang sah berdasarkan hukum adalah versi munas Riau, yakni kepemimpinan Aburizal Bakrie alias Ical.

Sebelum PTUN mengambil putusan tetap, lanjut dia, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali merujuk pada kepengurusan Partai Golkar versi munas Riau. Sehingga yang berhak untuk mengikuti Pilkada 2015 adalah kubu Ical.

“Asumsi putusan selanya keberlakuan SK Menkumham, maka munas Riau itu yang menjadi rujukan KPU,” kata Asep, kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (5/4).

Advertisement

Sebab, lanjut Asep, ketika kisruh kedua kubu Partai Golkar bergulir dan sebelum diserahkan ke Mahkamah Partai Golkar, Menkumham Yasonna Laolay dinilainya telah mengembalikan mandat kepemimpinan Partai Golkar versi munas Riau.

“Ketika dalam putusan Menkumham hasil munas Riau tidak batas waktunya, maka memang yang dicatat itu hasil munas Riau,” tegasnya.

Oleh sebab itu, kedua kubu seharusnya segera meminta permohonan kepada PTUN untuk mendahulukan penyelesaian kisruh Golkar. Hal itu guna memastikan pelaksanaan Pilkada nanti.

“Mereka bisa memohonkan ke PTUN untuk mendahulukan kasus Golkar ini, karena secara hukum ini bisa diprioritaskan ketimbang kasus lain, karena alasannya hukum,” jelasnya. (data2/inilah)