2 mantan Wali Kota jadi tersangka lahan Centre Point

Centre point Medan
Centre Point - WOL Photo

MEDAN, WOL – PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengapresiasi Kejaksaan Agung atas upaya penanganan kasus penyerobotan aset KAI oleh PT Arga Citra Kharisma (ACK) berupa lahan seluas 7,3 hektare di Gang Buntu, Medan.

“Kami memberikan apresiasi atas penangangan kasus ini yang saat ini sudah memutuskan penahanan Direktur ACK Handoko Lie, beserta dua orang mantan Wali Kota Medan, Abdilah dan Rahudman menjadi tersangka,” kata Executive Vice President Non Aset Railway KAI Ahmad Najib, di Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Najib, KAI berharap kasus perdata yang sedang ditangani itu dapat segera memperoleh penyelesaian dari Mahkamah Agung. Kasus ini bermula pada tahun 1981 ketika PT KAI melakukan perjanjian dengan pihak swasta untuk membangun perumahan karyawan KAI di atas lahan Gang Buntu. Namun karena kekurangan dana, maka KAI yang ketika itu masih bernama Djawatan Kereta Api melakukan kerjasama dengan PT Inanta dengan mengharuskan pelepasan hak atas tanah kepada Pemkot Medan.

Pemko Medan kemudian mengajukan HPL tahun 1982 yang diterbitkan Mendagri. Antara tahun 1984-1994, terjadi perubahan atas perjanjian yaitu pengalihan hak dan kewajiban Inanta kepada PT Bonauli pada 1989, selanjutnya terjadi perubahan lokasi pembangunan perumahan karyawan tahun 1990.

Hingga tahun 1994, PT Bonauli yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari PT Inanta tersebut tidak juga melakukan pengembangan perumahan karyawan. Namun pada tahun 2002 tanpa persetujuan KAI, PT Bonauli kemudian mengalihkan hak dan kewajibannya kepada ACK hingga saat ini. (baca juga: Setelah Handoko Lie, Abdillah dan Rahudman segera ditahan?)

Advertisement

Faktanya, di atas lahan seluas 7,3 hektare senilai sekitar Rp1,3 triliun (harga tanah) tersebut saat ini sudah berdiri seperti Centre Point, ruko, apartemen yang semuanya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Atas kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini maka KAI mencurigai adanya tindak pidana dalam penerbitan HGB atas HPL. Kemudian melaporkannya ke Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang diikuti dengan penetapan tersangka Direktur ACK,” tegasnya.

Najib menambahkan, kasus penyerobotan aset KAI di Gang Buntu, Medan tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang masih menguasai lahan KAI tanpa hak dan melawan hukum untuk mengembalikan dengan baik.

“Kami tidak ingin menyakiti pihak-pihak manapun. Tapi kami siap untuk menempuh jalur hukum karena dalam Undang-Undang, KAI mendapat tugas dari pemerintah untuk mengembankan dan penanganan aset,” ujarnya.

Ia mengaku, saat ini KAI juga sedang berupaya menyelamatkan beberapa aset yang masih bermasalah di sejumlah lokasi seperti Surabaya, Semarang, Medan, dan termasuk di Kampung Bandan, Jakarta. “Total aset KAI saat ini mencapai sekitar 229 juta meter per segi. Lima persen di antaranya masih bermasalah,” ujarnya. (wol/ant/data2)

Editor: SASTROY BANGUN