Sejumlah menteri Jokowi tak kapabel

AFP/Getty-Images
Iklan

JAKARTA, WOL – Sudah lima bulan sudah Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Jokowi-JK dibantu  34 kementerian dalam cabinet bertajuk Kabinet Kerja.

Namun sejumlah kalangan menilai, dalam lima bulan perjalanan pemerintahan Jokowi-JK ada beberapa agenda pemerintahan yang belum pro rakyat.

Mengutip Rohaniawan Romo Benny Susetyo dalam diskusi Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, hari ini, “Ada agenda pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Orang dibuat bermimpi mencapai realitas tetapi semu.”

Salah satu penyebabnya, menurut Benny, adalah beberapa menteri yang duduk di kabinet kerja Jokowi tak memiliki kapabilitas di bidangnya.

“Para pembantu presiden sebenarnya bukan orang-orang yang tahu persoalan dan betul-betul profesional. Orang yang profesional memiliki pengetahuan dan kemampuan,” imbuh Benny.

iklan

Hal tersebut tercermin pada kondisi bangsa Indonesia sekarang. Banyak persoalan bangsa yang tak datang secara tiba-tiba. Misalnya, nilai tukar rupiah yang terus merosot, harga pangan merangkak naik, belum ada kesejahteraan bagi nelayan, dan juga isu kekuasaan politik yang tak henti-henti.

Untuk itu, sejumlah tokoh menuntut Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet kerjanya. “Karena kita mencintai Jokowi, kita minta beliau merombak kabinet, tunjuk orang-orang yang memiliki kemampuan,” jelas Benny.

Sejumlah nama menteri yang dituntut dilengserkan pun disebut dalam diskusi, seperti Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kritikan serupa juga dilontarkan  peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy (INDED), Arif Susanto.

Dia  mengatakan, ada tiga masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pertama, merosotnya kewibawaan negara. Kedua, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional. Ketiga, merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Menurut Arif, dari lima bulan usia pemerintahan Jokowi-JK, ketiga masalah tersebut masih menjadi beban.

“Kebutuhan warga negara terabaikan, karena lembaga-lembaga negara sibuk berpolemik. Ada Ahok vs DPRD, sekolah jadi terabaikan. Integritas Polri dalam pertanyaan, kita malah sedang tidak punya kapolri,” kata Arif, hari ini di Jakarta.

Arif memprediksi 30,25 juta orang Indonesia (12,25% penduduk) terjerat kemiskinan pada 2015. Angka ini bertambah 1,9 juta dibandingkan pada tahun sebelumnya. Impor pangan juga diprediksi akan terus berlangsung
dan harga komoditas semakin bergejolak.

“Ini karena negara tidak mampu memanfaatkan SDA secara bijak. Sebanyak Rp149 milliar dianggarkan untuk revolusi mental, apa yang sudah dihasilkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?,” ujar Arif.

Arif menjelaskan, revolusi mental seharusnya dimulai dari ruang-ruang kekuasaan. Jokowi harus mengubah orientasi kekuasaan dari melayani elite menjadi melayani rakyat. Arif mengusulkan agar beberapa menteri untuk segera diganti.

Siapa menurut Arif menteri  yang perlu dilengserkan? “Menteri yang pertama-tama harus diganti adalah Menkopolhukam Tedjo (Edhy Purdijanto) yang tidak punya prestasi. Kemudian Menkumham Yasonna Laoly. Hukum bukannya tegak tapi malah menurun,” ungkap Arif. (data2/mtv/viva)

Iklan