Pemda se-Sumut diminta segera perbaiki pelayanan publik

MEDAN, WOL – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta seluruh pemerintah daerah di Sumut, baik pemeritah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk  melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di unit-unit pelayanan publik yang ada di daerah masing-masing.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut Abyadi Siregar mengatakan, permintaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program tahunan Ombudsman RI untuk melakukan penilaian kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun2009.

Abyadi menuturkan, pihaknya sudah menyurati gubernur dan seluruh bupati walikota se-Sumut, yang isinya meminta perbaikan pelayanan publik tersebut. Bahkan, Abyadi secara langsung sudah menyampaikan permintaan ini kepada Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Walikota Medan Dzulmi Eldin.

Abyadi menjelaskan, pelayanan publik yang harus dilakukan tersebut adalah berupa pemasangan atau pemampangan atributisasi Standar Pelayanan Publik (SPP) di setiap unit-unit layanan atau SKPD di masing-masing Pemda. Namun ketika ditanya kapan penilaian itu dilakukan, Abyadi enggan memberitahukan.

“Kita tidak bisa memberitahukan kapan penilaian itu dilakukan.  Yang pasti penilaian berlangsung sejak Maret ini sampai Juni 2015,” ungkap Abyadi di Medan, hari ini.

Advertisement

Sementara Asisten Ombudsman Sumut Tety Silaen menambahkan, penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik tersebut akan dilakukan di SKPD-SKPD dan unit-unit layanan di jajaran Pemprov Sumut dan Pemko Medan, serta di 32 kabupaten/kota lain di Sumut. Namun dari 32 kabupaten kota tersebut, Ombudsman tidak menjelaskan daerah mana yang akan dinilai selain Pemprovsu dan Pemko Medan. Namun ia menegaskan, bahwa perbaikan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong agar dilakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut. Ombudsman meminta seluruh unit pelayanan publik yang ada di Pemprov Sumut dan 33 Pemkab Pemko segera mempublikasikan atau memampangkan komponen-komponen standar pelayanan publik tersebut. (wol/data1)

Editor: SASTROY BANGUN