Home / Warta / Politik / Wiranto Kritik Bamsoet: Jangan Salahkan Sistem Pilkada
Menko Polhukam Wiranto. (Foto: Okezone)
Menko Polhukam Wiranto. (Foto: Okezone)

Wiranto Kritik Bamsoet: Jangan Salahkan Sistem Pilkada

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengkritik Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menggaungkan kembali wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD. Bamsoet –sapaan akrabnya– mengatakan sistem pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah melakukan korupsi.

Wiranto pun bereaksi. Ia menilai, menyalahkan sistem atau mekanisme pemilihan langsung sebagai biang kerok terjadinya korupsi sangatlah tidak tepat. Menurut Wiranto, manusia sebagai pihak yang menjalankan sistem juga harus direformasi.

“Kita jangan terjebak menyalahkan sistem. Padahal, manusianya yang menjalankan sistem itu yang tidak ikut di reformasi,” ujarnya di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa 10 April 2018.

Hasil gambar untuk bambang soesatyo, okezone

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Okezone)

Ketimbang mengubah mekanisme pilkada langsung, Wiranto berpendapat sebaiknya mereformasi sistem yang selaras dengan perubahan manusianya. Ia melihat dengan perubahan model tersebut maka prospek pemilihan umum di Tanah Air akan semakin baik. Pasalnya, ada kesatuan perubahan antara sistem dan manusianya selaku pihak yang menjalankan sistem itu.

“Intinya menurut pendapat saya suatu perubahan sistem atau mereformasi sistem itu harus sinkron atau paralel dengan mereformasi para pelaku sistem atau manusianya. Kalau sistem diubah tetapi tabiat atau kelakuan manusianya tidak diubah, ya sama saja amburadul juga,” jelas Wiranto.

“Maka yang perlu kita reformasi ialah sistem yang paralel dengan manusianya. Ayo sekarang kita coba kembangkan itu,” sambung politikus Partai Hanura itu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, wacana perubahan sistem pelaksanaan pilkada menjadi tidak langsung muncul dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurut mantan ketua Komisi III DPR itu, korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan buah dari politik uang dan politik transaksional. Bamsoet pun mengaku sudah membahas wacana ini bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pekan lalu.

Ia juga mengaku mendapat saran dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan terkait akar persoalan maraknya kasus korupsi akibat dari penyelenggaraan pilkada langsung. Lantaran mahalnya biaya yang dikeluarkan, menurut Bamsoet, sistem politik pada pemilihan langsung masih memiliki banyak celah yang mendorong para kepala daerah untuk melakukan korupsi.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampik ucapan Bamsoet yang mengatakan pihaknya menyarankan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, itu tidak benar. “Kami tegaskan hal tersebut tidak benar,” ujarnya saat di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Check Also

Wakapolri Komjen Syafruddin (Foto: Antara)

Polri Sebut Kasus Novel Juga Libatkan KPK, Ombudsman dan DPR

JAKARTA, WOL – Proses penyelidikan kasus penyerangan air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan menunjukkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.