Breaking News
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Waduh…KPK Terima 300 Laporan Penyimpangan Dana Desa
Ilustrasi (Foto:Dok.Okezone)
Ilustrasi (Foto:Dok.Okezone)

Waduh…KPK Terima 300 Laporan Penyimpangan Dana Desa

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Pemerintah telah meningkatkan anggaran transfer ke daerah. Salah satunya adalah anggaran dana desa.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di daerah. Untuk itu, pengelolaan dana pun diserahkan kepada pemerintah daerah.

Hanya saja, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, hingga saat ini banyak laporan yang diterima tentang penyimpangan penggunaan dana desa. Laporan ini diperoleh langsung dari masyakarat.

“Kita melihat bahwa dana-dana desa itu dari berbagai laporan. KPK juga menerima pengaduan dari masyakarat. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dana desa itu,” tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

KPK pun berharap agar dana desa ke depannya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. Pasalnya, pada tahun lalu, terdapat sekira 300 laporan yang diterima oleh KPK terkait penyalahgunaan dana desa.

“KPK sampai akhir tahun lalu itu sekitar 300 lebih lah pengaduan masyarakat terkait dana desa. KPK Itu kan hanya menyangkut penyelengaraan negara. Kepala desa itu kan tidak masuk kualifikasi penyelengaraan negara. Kita limpahkan kepada inspektorat kementerian pembangunan desa atau kita limpahkan ke aparat pengawasan internal pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

KPK pun mengusulkan adanya sanksi untuk Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa. Salah satunya adalah dengan hukuman administratif hingga pencopotan jabatan.

“Kami mengusulkan adanya mekanisme terkait sanksi administratif misalnya dengan pemberhentian kepala desa. Pecat saja. Kalau tidak kembalikan uangnya pecat. Tapi kan prosedur belum ada. Nanti akan kita bahas bersama antara kementrian desa, kemedagri untuk mencari bagaimana penyelesaiannya agar lebih cepat. Kalau pidana butuh waktu lebih lama,” ungkapnya.

Menurutnya, terdapat beberapa kendala untuk kasus penyalahgunaan Dana Desa. Salah satunya adalah tingginya biaya yang dikeluarkan untuk persidangan. Untuk itu, butuh hukuman yang efektif agar dapat memberikan efek jera kepada Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa.

“Tapi tetap kita monitor. Memang jadi pertanyaan. Apakah semua penyimpangan dana desa itu masuk berakhir di persidangan tindak pidana korupsi. Saya katakan harus kita perhatikan juga cost and benefitnya. Kalau penyimpangan Rp10 juta Rp20 juta tapi proses ke persidangan sampai ratusan juta artinya kan tidak efektif tidak efisien. Biayanya coba kalau desa di Natuna sidang di Tanjung Pinang. Berapa biaya datangkan saksi,” tutupnya.

Check Also

foto: pssi

Fakhri Sudah Kantongi Kekuatan Thailand

BANGKOK, WOL– Pelatih Timnas U-16, Fakhri Husaini, mengaku sudah mengantongi peta kekuatan Thailand dan menyebut ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.