Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Wadah Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Mutasi Jabatan ke PTUN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Okezone)

Wadah Pegawai Gugat Pimpinan KPK Terkait Mutasi Jabatan ke PTUN

agregasi

 

JAKARTA – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) melayangkan gugatan terhadap pimpinan KPK terkait proses mutasi jabatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menjelaskan, gugatan tersebut terkait dengan Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mutasi di Lingkungan KPK.

“Gugatan ini diajukan pada Rabu, 19 September 2018 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,” kata Yudi, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Menurut Yudi, WP KPK mempersoalkan soal proses formil terkait tata cara pembentukan dan materil mengenai isi dari keputusan pimpinan tersebut. Dari sisi formil, WP KPK menganggap keputusan pimpinan ini dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang selama ini berjalan di KPK.

“Bahkan dilakukan terburu-buru tanpa melibatkan pemangku kepentingan, Biro Hukum, serta hanya dengan baju hukum keputusan pimpinan,” tuturnya.

KPK

Dari sisi materil, kata Yudi, isi keputusan pimpinan tersebut mensyaratkan bahwa proses mutasi dapat dilakukan hanya dengan rekomendasi dari atasan serta persetujuan rapat pimpinan. Padahal, selama ini proses mutasi di KPK hanya dapat dilakukan melalui mekanisme alih tugas atau sanksi pelanggaran berat.

Yudi menyatakan, mekanisme alih tugas yang dilakukan secara objektif dengan proses penilaian menyeluruh untuk menilai kapasitas seseorang. Prosoes ini sesuai dengan Undang Undang KPK yang mensyaratkan penempatan pegawai berdasarkan keahliannya.

Dalam sanksi pelanggaran berat, dilaksanakan untuk membina pegawai dengan mekanisme penegakan kode etik yang ketat.

“Ini bukan sekadar soal perpindahan pegawai, tapi potensi hilangnya independensi KPK,” ujar Yudi

Selain itu, ia mengatakan keputusan pimpinan ini dapat membuat proses mutasi di KPK menjadi bias. Sehingga, orientasi kerja pegawai hanya akan menyenangkan atasan. Bukan sesuai dengan kompetensi dan independensinya.

“Gugatan ini ditempuh WP KPK karena berbagai upaya untuk mengoreksi mengalami jalan buntu. Kami merasa saat ini gugatan PTUN yang paling masuk akal untuk ditempuh, ini semua demi independensi KPK,” tutup Yudi.

Check Also

Kartu Nikah Dikhawatirkan Seperti Kasus e-KTP

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait rencana Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: