Breaking News
Home / Warta / Politik / UU Pemilu Cabut 2 Pasal Kekhususan Aceh, Mantan GAM Mengadu ke MK
Anggota DPRA dari Partai Aceh Kautsar M Yus (Desiyani/Okezone)
Anggota DPRA dari Partai Aceh Kautsar M Yus (Desiyani/Okezone)

UU Pemilu Cabut 2 Pasal Kekhususan Aceh, Mantan GAM Mengadu ke MK

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari partai politik loral resmi mengajukan uji materiil atau judical review terhadap Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).‎

Alasannya, pasal itu telah menghilangkan kewenangan Aceh dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

‎Kedua pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu mengatur keterlibatan rakyat Aceh yang diwakili DPRA dalam penetapan keanggotaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan pembentukan pengawas pemilihan (Panwaslih Aceh).

Kedua anggota DPRA penggugat UU Pemilu itu adalah Samsul Bahri alias Tiong ‎ dari Partai Nasional Aceh (PNA) dan Kautsar M Yus dari ‎Partai Aceh (PA). Kedua mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu mendaftarkan langsung gugatannya ke Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Syamsul Bahri mengatakan, pihaknya bertanggungjawab mempertahankan kekhususan Aceh yang diakui konstitusi, berkat dari perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.

“Pemilu di Aceh dalam hal ini adalah KIP Aceh itu juga kerjasama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, di Undang-Undang (Pemilu) yang baru ini kan menafikan kekhususan itu sebagai lembaga pelaksana pemilu di Aceh,” kata Samsul di Gedung MK, Selasa (22/8/2017).

Pasal 571 huruf d UU Pemilu yang diuji materi tersebut berbunyi “Pasal 57 dan Pasal 6O ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.‎‎

Keseluruhan aturan yang disebutkan di dalam Pasal 571 huruf d itu berkaitan erat dengan penyelenggaran pemilu di Aceh yakni KIP dan Panwaslih Aceh. Dengan dicabutnya dua pasal itu, maka pembentukan KIP dan Panwasli yang sebelumnya jadi kewenangan DPRA, disesuaikan dengan UU Pemilu.

Pengesahan UU Pemilu dinilai keliru dalam memahami asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, karena justru menghilangkan pasal-pasal yang menjadi domain dari kekhususan pemerintah Aceh.

“Terlebih yang dipersoalkan dan dicabut itu terkait dengan jumlah komposisi komisioner KIP Aceh dan masa kerja anggota KIP dan Panwaslih Aceh, dan itu tidaklah esensial dari penyelenggara Pemilu Aceh,” kata Kautsar, mantan aktivis mahasiswa tersebut.

Menurut penggugat, seharusnya DPR RI terlebih dulu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPRA sebelum merumuskan peraturan yang berkaitan dengan Aceh ke dalam UU Pemilu.

“‎Kebijakan undang-undang tentang Aceh ini harus dikonsultasikan dengan DPR Aceh. Penjelasannya terdapat pada Pasal 269 ayat (3) tetapi dalam proses UU Pemilu kemarin, DPR RI maupun pemerintah pusat tidak berkoordinasi dan mengkonsultasikan perubahan tersebut dengan DPR Aceh.‎ Seandainya konsultasi, mungkin saja kebijakan seperti UU ini kita akan terima,” jelas Samsul.

Sementara itu, Kautsar menambahkan, ‎pada Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 269 UU Pemerintah Aceh telah mengatur tentang konsultasi untuk mendapatkan pertimbangan DPR Aceh terhadap suatu UU yang berkaitan dengan Aceh.

DPR dan pemerintah seharusnya tidak mengabaikan aturan tersebut dalam mengesahkan UU Pemilu.‎ “Seharusnya tidak asal main cabut dan menyatakan tidak berlaku seperti itu, ada mekanisme konsultasional yang seharusnya dipahami oleh para pembentuk UU,” terangnya.

Check Also

Ilustrasi dana haji (foto: ist)

Penggunaan Dana Haji Untuk Infrastruktur, UU 34/2014 Digugat

JAKARTA, WOL— Undang-Undang (UU) Nomor 34/2014 Tentang pengelolaan dana haji digugat seorang advokat asal Surabaya, ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.