_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Tim Transisi Diberi Waktu Sebulan Kaji Revisi UU KPK
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. (CNN Indonesia)

Tim Transisi Diberi Waktu Sebulan Kaji Revisi UU KPK

agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata memberi tenggat waktu sebulan untuk tim transisi mengkaji revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alex berharap tim transisi dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil terkait revisi Undang-undang KPK dalam jangka waktu sebulan.

“Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua. Kami harap dalam waktu satu bukan itu sudah ada gambaran dan langkah langkah yang ditentukan,” kata Alexander saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (19/9/2019).

Menurut dia, pengkajian ini diperlukan agar bisa beradaptasi dengan sistem yang lama. Sebab, akan banyak perubahan setelah Undang-Undang yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mencontohkan perubahan di Undang-undang yang baru yakni terkait status pimpinan KPK misalnya yang saat ini tertuang dalam Pasal 21 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002. Dalam Pasal tersebut menyebutkan pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum.

Namun, dalam Undang-undang yang baru, Pasal 21 ayat (4) ini dihapus. Pasal 21 dalam Undang-undang yang baru juga menyebutkan Dewan Pengawas sebagai organ yang baru. Dengan perubahan regulasi tersebut, bukan tidak mungkin Dewan Pengawas yang nantinya menandatangani Surat Perintah Penyadapan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

“Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya mungkin nanti Komisioner KPK bertugas hanya untuk pencegahan saja mungkin. Mungkin ya nanti kita akan lihat,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK telah membentuk ‎tim transisi untuk mengkaji revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada Selasa, 17 September 2019. Tim transisi tersebut dibentuk untuk menganalisa materi di dalam RUU KPK.

Check Also

Ketua KPK Memohon Agar Jokowi Terbitkan Perppu Setelah Dilantik

  JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo meninta kepada Presiden Joko Widodo ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.