Newsticker
WOL / Warta / Politik / Tiga Fraksi di DPR Konsisten Ingin Presidential Threshold 0%
Rapat Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Bayu Septianto)
Rapat Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah diwakili Mendagri Tjahjo Kumolo (Foto: Bayu Septianto)

Tiga Fraksi di DPR Konsisten Ingin Presidential Threshold 0%

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra masih konsisten dengan ditiadakannya sistem ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) atau 0 persen. Tidak hanya Gerindra, fraksi lainnya juga masih konsisten dukung presidential threshold 0%.

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria selain Gerindra, fraksi lainnya yang masih konsisten adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

“Pemerintah beberapa hari lalu masih bertahan dengan 20 persen. Kami, PAN, Demokrat masih di 0 persen ya,” ujar Riza di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/6/2017).

Menurut Riza, alasan ketiga partai tersebut bukan persoalan angka threshold-nya, melainkan persoalan konstitusional yang bisa menyebabkan penggunaan presidential threshold di Pemilu 2019 tidak relevan.

“Buat kami bukan nilai threshold-nya 1 atau sampai 20 persen tapi ini terkait konstitusi. Kami meyakini putusan MK Pemilu itu serentak tidak mungkin memakai presidential threshold jadi rujukan karena telah dipakai pemilu 2014, maka kami meyakini ambang batas tidak bisa dipakai untuk Pemilu 2019. Karena pemilu 2019 dilakukan secara serentak,” ucap Riza.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menuturkan, ahli-ahli hukum dan tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqqie dan Hamdan Zoelva telah berpendapat bahwa presidential threshold di Pemilu 2019 tak relevan dan tak bisa digunakan.

“Kami berharap pemerintah bisa memahami dan mengerti sejauh yang kami tahu pemerintah justru patuh dan taat mendorong agar aturan mengikuti putusan MK,” pungkasnya.

Baca Juga

eneliti Formappi Lucius Karus (Dok Okezone)

Formappi: Pansus Hak Angket KPK Merugikan Publik

JAKARTA, WOL– Pro-kontra pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap KPK oleh DPR hingga kini ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.