_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Ternyata, Setnov Juga Dijanjikan Fee PLTU Riau Sebesar 6 Juta Dolar AS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Okezone)

Ternyata, Setnov Juga Dijanjikan Fee PLTU Riau Sebesar 6 Juta Dolar AS

JAKARTA – Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dijanjikan “fee” sebesar 6.000.000 dolar AS dari proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Pemegang saham Blakgold Natural Resources Ltd. Johanes Budisutrisno Kotjo sekitar 2015 mengetahui rencana pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau-1 sehingga dia mencari investor dan didapatlah perusahaan Cina, CHEC Ltd., dengan kesepakatan bila proyek berjalan, Kotjo akan mendapat “fee” sebesar 2,5 persen atau sekitar 25 juta dolar AS dari perkiraan nilai proyek 900 juta dolar AS.

“Fee yang dimaksud rencananya terdakwa akan bagikan kepada beberapa pihak,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald F. Worotikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Pembagian fee tersebut adalah:

1. Kotjo sendiri sebesar 24 persen atau sekitar 6.000.000 dolar AS

2. Setya Novanto sebesar 24 persen atau sekitar 6.000.000 dolar AS

3. Andreas Rinaldi sebesar 24 persen atau sekitar 6.000.000 dolar AS

4. CEO PT BNR Ltd Rickard Philip Cecile sebear 12 persen atau sekitar 3,125 juta dolar AS

5. Direktur Utama PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang sebesar 4 persen atau sekitar 1.000.000 dolar AS

6. Chairman BNR Ltd Intekhab Khan sebsar 4 persen atau sekitara 1.000.000 dolar AS

7. Direktur PT Samantaka Batubara James Rijanto sebesar 4 persen atau sekitar 1.000.000 dolar AS

8. Pihak-pihak lain yang membantu sebesar 3,5 juta dolar AS atau sekitar 875.000 dolar AS.

Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambang lalu mengajukan permohonan proyek itu kepada PLN pada tanggal 1 Oktober 2015 mengenai permohonan pengajuan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 megawatt di Peranap, Indragiri Hulu, Riau yang memohon agar PT PLN memasukkan proyek ke dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PT PLN.

Namun, karena setelah beberapa bulan tidak ada tanggapan, Kotjo menemui Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan PT PLN.

“Atas permintaan terdakwa, di ruang kerja Ketua Fraksi Golkar DPR RI Setya Novanto memperkenalkan terdakwa dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR. Pada kesempatan itu, Setnov menyampaikan kepada Eni agar membantu terdakwa dalam proyek PLTU itu dan terdakwa akan memberikan ‘fee’ yang kemudian disanggupi oleh Eni Maulani,” kata jaksa Ronald.

Namun, setelah Setya Novanto ditahan KPK dalam kasus KTP elektronik, Eni Maulani selanjutnya melaporkan perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 kepada Idrus Marham agar Eni tetap diperhatikan Kotjo karena Idrus merupakan Plt. Ketua Umum Golkar saat itu.

Fee yang diberikan oleh Kotjo kepada Eni pun hanya berjumlah Rp4,75 miliar secara bertahap agar Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd., dan Cina Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd.

Uang sebesar Rp4 miliar diberikan kepada Eni Maulani melalui Tahta Maharaya di kantor Kotjo pada tanggal 18 Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar dan pada tanggal 14 Maret 2018 sejumlah Rp2 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp250 juta dan pada tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp500 juta.

Atas perbuatannya, Kotjo disangkakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No. 20/2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pasal itu yang mengatur mengenai orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Terhadap dakwaan itu, Kotjo tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Check Also

Imbas Setnov Plesiran, Menkumham Dinilai Tidak Tegas Benahi Lapas Koruptor

JAKARTA – ‎Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)‎, Zaenur ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: