Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Terjadi penurunan vonis Koruptor di 2014

Terjadi penurunan vonis Koruptor di 2014

WASPADA ONLINE

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi penegakan hukum bagi para koruptor masih lemah. Para koruptor sepanjang tahun 2014 hanya divonis ringan dengan rata-rata vonis yakni 2 tahun 8 bulan penjara.

“Kami telusuri selama 2014, rata-rata putusan pengadilan tipikor 2 tahun 8 bulan. Kalau tahun 2013, 2 tahun 11 bulan. Ini tandanya ada penurunan,” ujar Anggota ICW Aradilla Caesar di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (20/3).

ICW hari ini menyerahkan hasil kajian soal vonis hakim terhadap koruptor itu ke Kepala Kamar Pidana MA Artidjo Alkotsar. Lembaga anti-korupsi ini mendata 395 perkara korupsi dengan 436 terdakwa yang dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 28 terdakwa yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan.

Selain itu, ada pula 15 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi. Dari vonis-vonis yang ada itu, ICW pun menyimpulkan sebagian besar perkara korupsi divonis ringan oleh hakim yakni 372 perkara (77,6 persen). Kriteria vonis ringan yakni dengan putusan penjara 1-4 tahun.

Selanjutnya yakni vonis sedang dengan rentang 4-10 tahun sebanyak 60 perkara atau 12,5 persen dan vonis bebas sebanyak 28 perkara atau 5,8 persen. Hanya 4 perkara atau 0,84 persen yang divonis ringan dengan hukuman penjara di atas 10 tahun dan seumur hidup.

Arad menyebutkan salah satu contoh nyata dari ringannya vonis kepada koruptor ini terkait dengan kasus korupsi anggaran Musabaqoh Tilawatil Quran dengan terdakwa Ambo Wallay. Kasus korupsi itu mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 4 miliar namun yang bersangkutan hanya dihukum 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon.

Menurut Arad, seluruh hakim seharusnya berpegangan pada pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal itu disebutkan hukuman bagi pelaku korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 100 miliar. Namun, kenyataannya para hakim tak berpegang pada UU Tipikor.

“Kenyataannya bahkan banyak hakim yang mendiskon tuntutan jaksa. Selama 2014, 66 perkara didiskon vonisnya oleh hakim bahkan sampai setengahnya,” ucap Arad.
(kompas)

Check Also

ICW Minta KPK Juga Fokus Pengembalian Uang Korupsi E-KTP

  JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menilai penanganan perkara korupsi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: