_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Terbukti Korupsi, 2 Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Terbukti Korupsi, 2 Anggota DPRD Sumut Divonis 4 Tahun Penjara


JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis empat tahun penjara, dengan denda Rp200 juta serta subsidair tiga bulan penjara terhadap dua anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yakni, Sopa Siburian dan Analisman Zalukhu.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Siradj dalam amar putusannya menyatakan, bahwa dua anggota DPRD Sumut tersebut terbukti melakukan praktik korupsi terkait kasus dugaan suap persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

“Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi,” kata Siradj dalam putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Tak hanya itu, Hakim juga memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran denda. Untuk Sopa diwajibkan membayar Rp277,5 juta, sedangkan Analisman sebesar Rp400 juta.

Tak berhenti sampai disitu, Hakim juga memutuskan untuk mencabut hak politik keduanya. Mereka tidak boleh dipilih untuk menduduki jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hakim menuturkan, uang tersebut diberikan agar mereka memberikan pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, dan pengesahan APBD Perubahan TA 2013.

Kemudian, agar memberikan persetujuan pengesahan APBD TA 2014 dan APBD Perubahan TA 2014. Selain itu, persetujuan pengesahan APBD TA 2015. Selain itu, agar menyetujui LPJP APBD Tahun Anggaran 2014.

Dalam perkara ini, Sopa dan Analisman dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Check Also

Kemendagri Tindak Lanjuti Edaran KPK Terkait Pencegahan Gratifikasi Hari Raya

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Gratifikasi, Rabu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: