_
Home / Fokus Redaksi / Syafruddin ‘Bukan Ahli’ Soal Reformasi Birokrasi?
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafrudin. (foto: merdeka)

Syafruddin ‘Bukan Ahli’ Soal Reformasi Birokrasi?

Syafruddin ‘Orang dekat’ Jusuf Kalla
Syafruddin, yang lahir di Makasar, Sulawesi Selatan 57 tahun silam, dikenal memiliki kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Selain pernah menjadi ajudannya (2004), Syafruddin kini menjadi wakil Jusuf Kalla dalam memimpin Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Sejumlah laporan menyebutkan, setelah menjadi ajudan wapres, kariernya kian lancar. Dia pernah menjabat Wakil Kepala Polda Sumatera Utara (2009) dan kemudian Kepala Polda Kalimantan Selatan (2010).

Syafruddin kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Polri (2016) menggantikan pendahulunya, Budi Gunawan, yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, menganggap, kedekatan Syafruddin dengan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, ikut menjadi penilaian dirinya ditunjuk sebagai menteri.

“Artinya, saya memahami secara politik dan kedekatan emosional beliau dengan Pak Jusuf Kalla, memang ada,” kata Aditya. Dia kemudian menggambarkan perjalanan karier Syafruddin dan persentuhannya dengan Wapres Kalla.

Ditanya kenapa Jokowi tidak memilih sosok dari parpol pendukungnya, Aidtya menduga karena presiden meminta partai-partai pengusungnya lebih fokus kepada persiapan pilpres dan pileg tahun depan.

“Sehingga diambil sosok Syafruddin dari luar parpol. Tentu saja jejak rekamnya yang cukup baik (di kepolisian) menjadi pertimbangan dia ditunjuk menjadi menteri,” kata Aditya. “Lagipula Kabinet Jokowi tinggal menyisakan beberapa bulan lagi,” tambahnya.

Tanggapan Istana
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menepis anggapan bahwa Syafruddin tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin jabatan menteri yang diembannya.

“Ketika Presiden menunjuk Pak Syafruddin sebagai MenPAN-RB, dia dianggap mampu dan punya kapasitas terkait dengan pembenahan aparatur negara dan melakukan reformasi birokrasi,” kata Johan Budi kepada BBC News Indonesia, Rabu (15/08) malam.

“Karena pengalaman Pak Syafruddin selaku wakapolri tentu punya kemampuan untuk membenahi atau mereformasi birokrasi,” tambahnya.

Johan Budi juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo selalu meminta pendapat Wakil Presiden dalam setiap menunjuk menteri barunya, walaupun menurutnya itu bukanlah yang utama untuk penunjukan Syafruddin.

“Saya kira bukan utama, tetapi memang ketika menunjuk seseorang menteri -yang menjadi hak prerogatif presiden- dengan terlebih dulu mendengarkan masukan, termasuk dari wakil presiden,” jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa selama ini Presiden Jokowi selalu meminta pendapat Wapres Jusuf Kalla saat menunjuk menteri di kabinetnya. Dengan menunjuk Syafruddin untuk mengisi kursi menteri yang kosong, Presiden telah mempercayakan dua mantan pejabat kepolisian untuk duduk di jajaran pembantunya.

Sebelum menunjuk Wakapolri Syafruddin, dua tahun lalu Presiden Jokowi mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN. (bbcindonesia/ags/data2)

Check Also

Menko Polhukam Ogah Campur Tangan Penunjukan Wakapolri

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan Kapolri Jenderal ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.