Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Sudah Diblokir, 2.357 PNS Koruptor Ternyata Masih Terima Gaji
Ilustrasi foto/Shutterstock

Sudah Diblokir, 2.357 PNS Koruptor Ternyata Masih Terima Gaji

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah mendapatkan laporan terbaru soal 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) koruptor yang masih aktif. Kata Febri, 2.357 PNS koruptor yang masih aktif tersebut telah diblokir atau tidak bisa naik pangkat serta dipromosi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Per hari ini, 2.357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkracht (kasusnya) telah diblokir seluruhnya oleh BKN,”‎ ujar Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (6/9/2018).

Meskipun telah diblokir, sambung Febri, 2.357 PNS koruptor tersebut belum dipecat dan masih menerima gaji dari negara. Oleh karena itu, KPK meminta agar 2.357 PNS koruptor tersebut segera diberhentikan secara tidak hormat.

“‎Jadi, sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK masing-masing,” terangnya.

Menurut Febri, pemecatan terhadap PNS koruptor merupakan tanggung jawab kementerian atau kepala daerah masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).‎ Hal itu, untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.

“Sesuai dengan pernyataan Mendagri (Tjahjo Kumolo) sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada kepala daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan PNS yang telah menjadi PNS korupsi tersebut,” terangnya.

Dari data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS koruptor. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

BKN sendiri mengungkapkan, dari 14 daerah tersebut, total ada 2.357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat hanya sekira 317 orang.

“Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menggelar konpers bersama KPK, Selasa, 4 September 2018.

Bima mengatakan, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkracht.

Menurut Bima, untuk saat ini merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pihaknya bakal melakukan pemblokiran terhadap data PNS yang terbukti korupsi itu, namun masih belum dipecat.

“Untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional,” tuturnya.

Check Also

KPK : Hak Politik 26 Napi Korupsi Sudah Dicabut

  JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah mendapat data ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: