Home / Warta / Politik / Soal Posisinya di MUI, Ma’ruf Amin Sebut Ada Mekanismenya
KH Ma'ruf Amin (Foto: Okezone)

Soal Posisinya di MUI, Ma’ruf Amin Sebut Ada Mekanismenya

JAKARTA, Waspada.co.id – KH Ma’ruf Amin belum memastikan sikapnya terkait jabatan struktural di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sampai saat ini, cicit Syekh Nawawi al-Bantani itu masih aktif selaku Ketua Umum MUI. Padahal, dia telah menerima pencalonannya sebagai cawapres pendamping Joko Widodo.

Sehubungan dengan itu, yang bersangkutan hanya menjawab singkat. Pada intinya, mubaligh sepuh tersebut menyerahkan ‘nasib’ jabatannya kepada mekanisme internal yang berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) MUI.

“Itu ada mekanismenya sendiri,” ucap Kiai Ma’ruf sesaat sebelum meninggalkan awak media di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/8).

Seperti diketahui, mulai ada suara pro-kontra terkait posisi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu. Pihak Gerindra, misalnya, sudah meminta Kiai Ma’ruf agar legawa melepas jabatan ketum MUI. “Almukarrom KH Ma’ruf Amin sebaiknya mundur dari posisi ketua (umum) MUI,” kata ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, dalam rilisnya, Minggu (12/8) lalu.

Sodik lantas mengutip AD/ART MUI, yakni pasal 3 dan pasal 6. Di dalamnya, terdapat penegasan bahwa majelis tersebut merupakan lembaga independen. Selain itu, MUI juga berfungsi sebagai penghubung antara umat dan pemimpin politik (umara), serta penerjemah timbal-balik antara kepentingan keduanya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum MUI Prof Yunahar Ilyas juga telah bersuara. Baginya, MUI sebagai gerakan masyarakat harus selalu mengayomi seluruh unsur bangsa, khususnya umat Islam.

Karena itu, pihaknya menegaskan netral dalam ajang pemilihan umum. Akan tetapi, lanjutnya, tidak berarti lembaga ini apolitis. Sebab, politik pada faktanya diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain, politik yang dimaksud bukan untuk diterjemahkan ke dalam kontestasi praktis, sehingga marwah MUI dapat terjaga untuk dapat terus merangkul lintas elemen masyarakat dan umat.

“MUI mengayomi semua umat, termasuk dalam Pilpres. MUI secara kelembagaan tidak boleh masuk politik praktis. Politik MUI adalah politik nilai,” tegas mubaligh kelahiran Bukittinggi, Sumatra Barat itu saat dihubungi, Selasa (14/8). (republika/ags/data2)

Check Also

Demokrat Minta Prabowo-Sandi Realisasikan Janjinya ke Koalisi Sebelum ke Rakyat

  JAKARTA – Hubungan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: