_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Sjamsul Nursalim dan Istrinya Berpotensi Jadi Buronan KPK jika Tidak Kooperatif
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Antara)

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Berpotensi Jadi Buronan KPK jika Tidak Kooperatif

JAKARTA – Pemegang saham pengendali ‎Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih, berpotensi masuk daftar pencarian orang (DPO) alias menjadi buronan jika tidak kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ketika seseorang dipanggil (untuk) datang, tapi dia tidak bias, dikategorikan misalnya sebagai DPO, atau red notice, atau yang lain-lainnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2019).

Diketahui, Sjamsul Nursalim dan Itjih saat ini sudah permanent resident (menetap) di Singapura. KPK telah berulang kali memberikan surat panggilan pemeriksaan saat proses penyelidikan, namun keduanya mangkir alias tidak pernah hadir.

KPK berencana memanggil kembali Sjamsul Nursalim dan Itjih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor BDNI. Tetapi, belum diketahui kapan keduanya akan dipanggil lagi.

Sjamsul Nursalim. (Foto: Ist)

“Proses penyidikan perlu kita lakukan. Nanti dibutuhkan pemanggilan tersangka, maka akan dipanggil. Jadi kita belum bisa bicara soal seseorang menjadi buronan sebelum dipanggil,” terang Febri.

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan secara resmi penetapan tersangka terhadap pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim beserta istrinya Itjih. Keduanya dijerat terkait kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Sjamsul dan istrinya disebut melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Tumenggung. Sjamsul Nursalim dan istrinya diduga sebagai pihak yang diperkaya sebesar Rp4,58 triliun.

Atas perbuatannya, Sjamsul Nursalim dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Check Also

Jokowi Didorong Tuntaskan Kasus BLBI, Century, dan Hambalang

JAKARTA,WOL – Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendorong penyelesaian sejumlah perkara dugaan korupsi masa lalu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: