Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Sempat Terjaring OTT, KPK Lepas Hakim yang Memvonis Meiliana
Konferensi pers KPK. (Foto: Arie Dwi/Okezone)

Sempat Terjaring OTT, KPK Lepas Hakim yang Memvonis Meiliana

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepaskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo. Wahyu dilepas setelah sempat diamankan dalam gelaran Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Selasa, 28 Agustus 2018.

Wahyu sendiri merupakan Ketua Majelis Hakim yang menan‎gani kasus dugaan penodaan agama oleh Meiliana. Ibu asal Tanjungbalai itu divonis bersalah atas kasusnya atas protesnya soal volume azan. Wahyu bersama hakim lainnya mengganjar Meiliana dengan hukuman 18 bulan penjara.

Tak hanya Wahyu, KPK juga memulangkan sejumlah orang lainnya yang sempat diamankan kemarin. Mereka di antaranya, ‎Ketua PN Medan, Marsuddin Nainggolan, Hakim PN Medan, Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan alasannya melepaskan para pihak yang sempat diamankan tersebut. Pasalnya, belum ditemukan alat bukti yang cukup untuk membuat mereka ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai 24 jam itu kita menemukan belum ada alat bukti yang cukup kuat terhadap yang bersangkutan,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/8/2018).

Ketua KPK Agus Rahardjo.

Tiga hakim dan seorang panitera pengganti tersebut sempat dibawa tim ke Jakarta dari Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ‎intensif, KPK memulangkan mereka karena belum menemukan alat bukti yang cukup.

“Yang bersangkutan dilepaskan, pulang,” kata Agus.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan putusan perkara di Pengadilan Tipikor Medan. Keempatnya yakni, Hakim Ad Hoc Tipikor Medan, Merry Purba; pengusaha ‎Tamin Sukardi; panitera pengganti Elpandi; dan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

Diduga, telah terjadi pemberian suap dari Tamin Sukardi untuk Hakim Merry Purba. Pemberian suap dilakukan melalui perantara yakni antara Panitera Pengganti Helpandi dengan orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan.

Pemberian suap itu diduga untuk mempengaruhi putusan perkara tipikor nomor perkara 33/Pid.sus/TPk/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi. Di mana, dalam putusan majelis hakim yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin Sukardi divonis pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar. Dalam putusan tersebut, Hakim Merry Purba menyatakan dissenting opinion (DO) alias perbedaan pandangan.

Merry pun diduga menerima suap sebesar 280 ribu Dolar Singapura untuk mempengaruhi putusan tersebut. Pemberian uang sebesar 280 Dolar Singapura diberikan dalam dua kali tahapan.

Sebagai pihak yang diduga menerima, Merry Purba dan Helpandi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tamin Sukardi dan Hadi disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Check Also

KPK Amankan 14 Orang Saat OTT Anggota DPRD Kalteng

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: