_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Selama Menjabat, Menteri Susi Tenggelamkan Berapa Kapal?
Menteri KKP Susi Pudjiastuti Saksikan Penenggelaman Kapal (Foto: Okezone.com)

Selama Menjabat, Menteri Susi Tenggelamkan Berapa Kapal?

agregasi

 

PONTIANAK – Kabinet Kerja jilid I akan memasuki episode terakhir. Dari para menteri yang menjadi sorotan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan jargon ‘Tenggelamkan’. Publik pun bertanya-tanya, berapa jumlah kapal yang telah ditenggelamkannya?

Kemarin, Minggu 6 Oktober 2019 sebanyak 18 Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal yang terdiri dari 16 kapal berbendera Vietnam dan 2 kapal berbendera Malaysia. Kapal tersebut pun dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di Perairan Tanjung Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Penenggelaman dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115. Sebelumnya juga pada 4 Oktober 2019, sebanyak 3 kapal telah dimusnahkan di Kabupaten Sambas dengan cara dihancurkan dan mesinnya ditenggelamkan.

Hal ini karena ketiga kapal asing berbendera Vietnam tersebut sudah rusak, sehingga tidak memungkinkan untuk ditenggelamkan.

Pemusnahan 21 kapal ini merupakan rangkaian dari rencana pemusnahan 42 kapal ikan ilegal yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan. Adapun KIA lainnya akan dimusnahkan secara serentak pada hari ini, Senin 7 Oktober 2019. Yakni Belawan 6 kapal, Batam 6 kapal, dan Natuna 7 kapal.

Dengan dimusnahkannya kapal-kapal pencuri ikan ini, maka jumlah kapal barang bukti tindak pidana perikanan yang sudah dimusnahkan sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini bertambah menjadi 556 kapal. Jumlah tersebut terdiri dari 321 kapal berbendera Vietnam, 91 kapal Filipina, 87 kapal Malaysia, 24 kapal Thailand, Papua Nugini 2 kapal, RRT 3 kapal, Nigeria 1 kapal, Belize 1 kapal, dan Indonesia 26 kapal.

Menteri Susi mengatakan, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hai tu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHAP.

适适

Menteri Susi menyatakan, bahwa pemusnahan barang bukti kapal pelaku illegal fishing dilakukan tidak hanya dalam rangka melaksanakan amanah UU Perikanan, tetapi juga mengamankan visi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, serta memastikan kesejahteraan masyarakat, agar dapat mencukupi kebutuhan ekonominya dari hasil laut.

Check Also

Jokowi Angkat 12 Wakil Menteri, PAN Pertanyakan Ide Pangkas Birokrasi

  JAKARTA – Wakil Sekertaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengkritik keputusan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.