_
Home / Fokus Redaksi / Saudi Berlakukan Visa Progresif Bagi Jamaah dan Petugas Yang Sudah Pernah Berhaji
(WOL Photo/Ega Ibra)

Saudi Berlakukan Visa Progresif Bagi Jamaah dan Petugas Yang Sudah Pernah Berhaji

JAKARTA, Waspada.co.id – Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan baru bagi jamaah dan petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang pernah berhaji. Kedua pihak harus membayar biaya visa jika ingin kembali menunaikan haji rukun Islam yang kelima tersebut.

“Bagi jamaah haji dan TPHD yang sudah pernah berhaji akan dikenakan biaya visa sebesar SAR 2,000 atau setara Rp7.573.340 dengan kurs SAR 1 senilai Rp3.786,” kata Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Kementerian Agama RI Muhajirin Yanis seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/3).

Sehubungan itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2019 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440H/2019M dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pembayaran Visa Bagi Jemaah Haji dan TPHD Tahun 1440H/2019M.

Fase pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sudah dibuka sejak 19 Maret 2019. Pelunasan BPIH 1440H/2019M tahap I akan berlangsung hingga 15 April 2019.

Proses pembayaran visa dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH. Dengan demikian, selain harus membayar selisih BPIH, jemaah dan TPHD yang sudah pernah berhaji juga harus membayar biaya visa.

“Pembayaran visa dilakukan bersamaan dengan pelunasan BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH berdasarkan data Siskohat,” katanya.

Jamaah dan TPHD yang dikenai visa progresif didasarkan pada data e-Hajj yang dikeluarkan oleh Arab Saudi. Namun demikian, sebagai data awal, Kemenag akan mengidentifikasi awal melalui Siskohat. Data siskohat juga akan menjadi basis awal pengenaan biaya visa progresif yang harus dibayarkan saat pelunasan.

“Ada kemungkinan, jamaah dalam data siskohat belum berhaji, namun di data e-Hajj sudah pernah sehingga harus membayar visa progresif. Jika ada yang seperti itu, maka jamaah akan diminta membayarnya setelah visanya keluar. Jika tidak, visanya dibatalkan,” tutur Muhajirin.

Sebaliknya, bila dalam data Siskohat dinyatakan berstatus haji dan membayar biaya visa, namun ternyata oleh pemerintah Saudi tidak wajib membayar, maka biaya visa yang telah dibayarkan akan dikembalikan lagi. Proses pengembaliannya melalui usulan Direktorat Jenderal PHU kepada BPKH.

Batas waktu membayar visa bagi jamaah atau TPHD tersebut paling lambat tujuh hari setelah pemberitahuan dari Kanwil Kemenag Provinsi. Bila melewati batas waktu tersebut maka visa haji dianggap batal dan jamaah tidak dapat berangkat pada tahun berjalan.

Bagi jemaah yang batal berangkat namun sudah membayar visa, Muhajirin menegaskan biaya visanya tidak dapat dikembalikan. Hal yang dapat dikembalikan kepada jamaah hanyalah BPIH yang telah dibayarkan saat setoran awal dan setoran lunas.

“Bagi jemaah yang menunda keberangkatan dan termasuk yang membayar visa, maka biaya visa untuk keberangkatan berikutnya dilakukan sesuai ketentuan Arab Saudi,” paparnya. (ant/ags/data1)

Check Also

Wali Kota Titip Pesan Kepada 2.403 Jamaah Haji

MEDAN, Waspada.co.id – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, menyambut kepulangan jamaah haji asal Kota Medan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: