Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / RUU Tapera: Iuran Pekerja 3,5%
Ilustrasi
Ilustrasi

RUU Tapera: Iuran Pekerja 3,5%

JAKARTA, WOL – Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Yoseph Umar Hadi menegaskan,  RUU inisiatif DPR RI ini terdiri dari 531 pasal dan 440-an pasal sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tinggal 20% lagi untuk dibahas.

Seluruh fraksi DPR RI dan pemerintah mendukung, hanya tinggal menyempurnakan beberapa pasal secara subtansial khususnya terkait dengan mekanisme pembiayaan, iuran karyawan, pekerja dan buruh yang akan memiliki rumah, akses perbankan dan sebagainya. Pada prinsipnya agar rakyat memiliki demi hidup layak, sehat dan mampu untuk mendorong kecerdasan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Pada prinsipnya 10 fraksi DPR RI dan pemerintah mendukung segera disahkannya RUU Tapera ini sebagai jaminan sekaligus kewajiban negara untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat. Di mana amanat konstitusi setiap warga negara harus mempunyai tempat tinggal yang layak. Karena itu sekitar 12 Maret 2016 mendatang akan selesai dan disahkan,” tegas Yoseph dalam keterangan tertulis.

Nantinya selain akan disupport dana APBN dan APBD perumahan rakyat ini juga berasal dari pekerja, buruh dan karyawan yang gajinya dibawah UMR (MBR), sehingga harus ada terobosan pemerintah untuk memenuhi perumahan rakyat tersebut.

“Iuran pekerja sebesar 3,5 % itu sebagai sharing – berbagi antara pekerja 2,5 %, pengusaha 1 % dan subsidi pemerintah ½ persen. Itu sudah dilakukan oleh Singapura, Tiongkok, Brasil. Kalau ada 40 juta rakyat, maka jumlah dari iuran dan bunganya tentu akan besar, bahkan bisa mencapai Rp 1.500 triliun,” ujar politisi PDIP itu.

Dengan demikian menurut Yosef, melalui UU ini maka orang kaya pun wajib membantu yang miskin. Khusus untuk masyarakat, pekerja, buruh dan karyawan bahwa uang yang ditabungkan itu tak akan pernah hilang.

“UU ini bukan untuk mendukung liberalisasi atau pasar bebas perumahan yang berkembang dewasa ini, tapi sebaliknya untuk melindungi rakyat sesuai UU No.1 tahun 2011 tentang kepemilikan rumah yang layak,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PURR Maurin Sitorus menilai jika UU Tapera ini sesuai dengan Pasal 28 H UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memiliki rumah yang layak dan itu sebagai hak asasi manusia. UU No.11 tahun 2005 bahwa rumah itu sebagai kebutuhan dasar (PBB), dan UU No.20 tahun 2011 tentang rumah susun yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah.

“Di mana terdapat 13,5 juta sampai 15 juta rakyat yang belum mempunyai rumah sendiri, 7,6 juta belum mempunyai rumah, dan 3,4 juta menghuni rumah tak layak serta sebanyak 800 ribu orang tinggal di wilayah kumuh,” tegas Maurin.

Karena itu jika tanpa UU Tapera ini menurut Maurin Sitorus, maka kondisinya akan makin buruk. Di mana hanya 64 dari 250-an juta orang yang memiliki rumah layak, dan sebanyak 80 % tidak memiliki rumah layak huni, inilah yang harus dibantu oleh pemerintah.

Sedangkan pengamat perumahan dan tata ruang Yayat Supriyatna, menegaskan RUU Tapera ini jangan sampai bersinggungan dengan institusi lain yang sudah menangani perumahan, baik tanah maupun rumah  harus dikendalikan oleh negara seperti di Singapura, harus ada kewajiban pemerintah daerah khususnya terkait pembatasan pembangunan pertanahan, pekerja mandiri harus diperjelas, dananya bisa juga untuk merenovasi rumah bagi yang sudah mempunyai rumah, dan kalau karyawan dipecat oleh perusahaan maka tabungannya harus ada jaminan keamanan.

“Bagi pengembang besar ini pasti tidak menarik, karena tidak akan menguntungkan. Namun, masyarakat harus dipaksa untuk menabung agar mempunyai rumah yang layak demi masa depan keluarga dan anak-anaknya sebagai generasi masa depan bangsa. Juga RUU Tapera ini jangan terakumulasi-tumpang tindih dengan aturan yang lain,” pungkasnya.(hls/data2)

Check Also

foto: istimewa

Dirdik KPK Bantah Terima Rp2 M

JAKARTA, WOL – Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman menyebut, video pemeriksaan Miryam S. Haryani ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.