Home / Warta / Indonesia Hari Ini / RUU KUHP Berisiko Melemahkan Pemberantasan Korupsi
Wakil Ketua KPK, Laode (foto: Okezone)

RUU KUHP Berisiko Melemahkan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pasal-pasal yang tertuang dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Tanah Air. KPK meminta klausul tindak pidana khusus dipisah dari RUU KUHP.

“KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (30/5/2018).

Apabila pemerintah dan DPR tetap ngotot memasukkan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP, maka bakal berakibat kepada pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Karena nanti KPK akan dibatasi dalam hal memberangus praktik korupsi di Tanah Air.

“Sementara dalam RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK,” ujarnya.

Salah satu ancaman serius adalah, kata Laode, pihaknya tak akan bisa menangani perkara korupsi di sektor swasta. Padahal, perkara korupsi sekarang ini hampir dipastikan ada keterlibatan pihak swasta.

Selain itu, lanjut dia, di dalam draft terakhir yang ia lihat dalam RUU KUHP itu tak mengatur tata cara pembayaran uang pengganti. Padahal, perkara korupsi itu amat merugikan keuangan negara yang sudah diambil oleh para koruptor.

“Hal berbeda dengan UU Tipikor saat ini. Terjadi juga penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, dan tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP ke dalam RKUHP,” ujarnya.

Ia berharap pembahasan RUU KUHP cepat dirampungkan oleh pemerintah dan DPR. Kata Laode, pemerintah harus menerbitkan delik-delik untuk kasus tipikor, narkotik, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme. (Okz)

Check Also

Alasan Jokowi Teken PP Nomor 43 Tentang Pelapor Korupsi Diganjar Rp200 Juta

JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: