Newsticker
WOL / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Relaksasi Ekspor Mineral Dinilai Untungkan Perusahaan Asing
Ilustrasi: (Foto: Okezone)
Ilustrasi: (Foto: Okezone)

Relaksasi Ekspor Mineral Dinilai Untungkan Perusahaan Asing

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Pemerintah sedang merumuskan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Ini merupakan revisi keempat dari aturan turunan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menilai kebijakan ini malah keluar dari semangat hilirisasi tersebut dan hanya menguntungkan perusahaan tambang asing di Indonesia.

“Padahal sejauh ini perusahaan tambang tembaga seperti PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dulu Newmont Nusa Tanggara) belum menunjukkan komitmen membangun smelter tembaga,” jelas Ketua AP3BI Erry Sofyan di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Dalam RPP yang baru perusahaan pemegang Kontrak Karya masih boleh mengekspor hasil olahan hanya dengan syarat berubah menjadi Izin Usaha Produksi Khusus Operasi Produksi. APB3I pun ‎menginginkan relaksasi ekspor mineral olahan (konsentrat) setelah izin waktu ekspor habis pada 12 Januari 2017, berlaku adil bagi seluruh perusahaan tambang.

“Ada ketidakadilan dalam penerapan kebijakan. Kami menduga kebijakan ini hanya untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu dalam hal ini perusahaan tambang asing,” sambungnya.

Pemerintah kata dia harus memberi fasilitas insentif fiskal dan non fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pemurnian khusus untuk komoditas yang dilarang eksport ini.

“Pemerintah setidaknya memberi kesempatan kepada para pelaku usaha di bidang komoditas mineral untuk membangun smelter namun dengan memberi kesempatan mengeksport dalam jangka waktu tertentu,” tandasnya.

Secara khusus terkait dengan bauksit dibutuhkan kajian khusus. Dengan cadangan yang besar sementara permintaan domestik untuk produk olahan bauksit masih terbatas maka ekspor terbatas seharusnya bisa diberikan.

Hal ini juga akan membantu negara untuk mendapat pemasukan devisa. Saat ini harga bauksit global sebesar USD30 per ton. Jika setiap tahun diperkenankan dieskpor sebanyak 40 juta ton

per tahun maka negara akan mendapat tambahan devisa senilai USD1,2 miliar. Bandingkan jika hanya dikenakan bea keluar (ekspor) senilai USD5 per ton, negara hanya mendapat USD200 juta per tahun.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno berharap agar regulasi yang diterbitkan ramah pada investasi. “Kami mendukung agar dilakukan kegiatan peningkatan nilai tambah agar tidak ada mineral lain yang juga terkirim. Namun kalau dilihat perkembangan selama ini pembangunan smelter juga masih mengalami masalah,” kata Suwandi.

Menurutnya selama ini pembangunan smelter masih mengalami masalah karena harus juga membangun infrastruktur mulai dari listrik, jalan sampai pelabuhan. “Jika ingin mendorong pembangunan smelter infrastruktur pendukung juga harus dipikirkan. Atau bisa juga Pemerintah memberi kelonggaran ekspor untuk membantu perusahaan segera menyelesaikan pembangunan smelter,” katanya.

Baca Juga

Ketua DPRD Langkat, Terbit Rencana PA (foto: ist)

Ketua DPRD Dituding Gagalkan Paripurna Pengesahan LPJ Bupati Langkat 2016

LANGKAT, WOL – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cekal Sumatera Utara, menyayangkan gagalnya Rapat Paripurna DPRD ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.