Home / Warta / Politik / Reaksi Keras Parpol Islam Soal Larangan Puasa di Tiongkok
Istimewa

Reaksi Keras Parpol Islam Soal Larangan Puasa di Tiongkok

JAKARTA,WOL – Larangan puasa bagi warga muslim Uighur oleh Pemerintah Distrik Xinjiang Tiongkok menimbulkan reaksi keras dari sejumlah pihak. Parlemen di Indonesia menentang keras praktik tersebut.

Sejumlah partai politik Islam memberikan reaksi keras terhadap pelarangan puasa bagi muslim Uighur. Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati menyatakan pihaknya menyesalkan sekaligus mengutuk keras tindakan pemerintah Distrik Xinjiang yang melarang masyarakat muslim Uighur menjalankan ibadah puasa.

“Tindakan tersebut telah melanggar Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 tentang Hak atas Kebebasan Pikiran, Hati Nurani dan Memeluk Agama dan Resolusi Majelis Umum 36/55 pada 25 November 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan,” ujar Okky di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (8/6).

Okky meminta Parlemen Indonesia dapat menggunakan jalur diplomasi melalui organisasi parlemen internasional untuk menekan pemerintah Tiongkok agar tidak melakukan kebijakan yang diskriminatif. “Seperti melalui International Parliament Union (IPU), ASEAN Parliamentary Assembly (AIPA), serta Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) untuk melakukan diplomasi secara aktif khususnya kepada parlemen Tiongkok untuk menentang praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim Uighur yang dilakukan pemerintah distrik Xinjiang,” saran Okky.

Selain itu, mantan anggota BKSAP itu juga meminta BKSAP DPR RI dapat memainkan perannya untuk melakukan inisiasi merespons praktik diskriminasi terhadap masyarakat muslim di Uighur. “Indonesia sebagai negara yang mempromosikan toleransi dan pluralitas keberagamaan dapat mentransformasi praktik keberagamaan di Indonesia ke pemerintah Tiongkok, kendati Tiongkok negara komunis,” pesan Okky.

Sementara Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintahan Presiden Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada pemerintah Tiongkok agar menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. “Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah Tiongkok, agar China menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur,” kata Ketua Fraksi PKS ini.

Dia optimistis Presiden Jokowi yang dikenal dekat dengan pemerintah Tiongkok dapat melakukan diplomasi yang efektif, baik langsung maupun dengan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama, agar mereka diperbolehkan beribadah puasa, sebab puasa tak ada hubungannya dengan terorisme ataupun separstisme.

Sikap dan upaya aktif Pemerintah Indonesia penting bukan saja sebagai representasi negara mayoritas muslim, imbuh Jazuli, tapi juga sebagai pelaksanaan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdaimaian abadi di atas penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sikap protes sejumlah elemen atas praktik diskriminasi terhadap Muslim Uighur semestinya dapat direspons oleh pemerintah untuk melakukan langkah diplomasi terkait parkatik diskriminasi terhadap Muslim Uighur.

(inilah/data3)

Check Also

Dihalangi Ratusan Orang, Penghancuran Masjid di China Dibatalkan

WIEZHOU, Waspada.co.id – Pemerintah kota Weizhou di daerah otonomi Ningxia Hui, China akhirnya menunda rencana untuk ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: