Breaking News
Home / Warta / Politik / “Rakyat Bisa Menilai Mana Politis dan Hukum”
Politikus Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo (foto: detik)
Politikus Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo (foto: detik)

“Rakyat Bisa Menilai Mana Politis dan Hukum”

JAKARTA, WOL – Politikus Partai Golkar Indra Bambang Utoyo berharap dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto, hukum dapat ditegakkan demi kepentingan masyarakat.

“Biarkan hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena rakyat Indonesia sekarang sudah bisa membedakan mana yang politis dan mana yang hukum,” katanya, Sabtu (11/11).

Ia mengaku saat ini biarkan proses hukum berjalan. Publik dianggap pasti objektif. Golkar juga mengaku sangat menghormati proses hukum yang menjerat ketua umummnya itu.

“Biarkan proses hukum berjalan sebagai mana mestinya. Publik punya preferensi yang jernih dan obyektif. Kita hormat proses hukum dengan prinsip atau asas praduga tak bersalah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan akan melawan putusan KPK ini. Pihaknya kembali akan menyeret persoalan ini ke ranah hukum.

“Saya pernah sampaikan pada wartawan sebulan lalu, jika KPK nekat menerbitkan Sprindik/SPDP baru (kepada Setya Novanto) dengan kasus yang sama, tim kuasa hukum akan mengambil langka hukum,” kata Fredich.

Tim hukum Novanto akan kembali melaporkan pimpinan KPK dengan dugaan melawan putusan pengadilan atas putusan praperadilan yang sudah dikeluarkan. “Kita akan melaporkan (KPK) tindak pidana sebagaimana pasal 414, 421, pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan,” tambahnya.

Selain itu, Fredich menyebut akan menempuh jalur Praperadilan atas ditetapkannya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. “Kami juga akan ajukan praperadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan status Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Lewat jumpa pers bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, KPK memastikan status Novanto kembali jadi tersangka. Novanto disangka melangar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1.

“KPK menerbitkan sprindik 31 Oktober atas nama tersangka SN (Setya Novanto) selaku anggota DPR periode 2009-2014,” kata Saut, Jumat (10/11) kemarin. (inilah/ags)

Check Also

foto: republika

KPK: Halangi Proses Hukum Setnov Bisa Dipidana

JAKARTA, WOL – KPK menyatakan pihak yang ikut menyembunyikan atau menghalangi proses penyidikan KTP elektronik ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.