Home / Warta / Politik / Putusan MK Mengikat, Seluruh Parpol Wajib Diverifikasi Faktual
ilustrasi (dok okezone)

Putusan MK Mengikat, Seluruh Parpol Wajib Diverifikasi Faktual

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Keputusan pemerintah dan DPR terkait penghapusan verifikasi faktual terhadap partai politik (parpol) lama calon peserta pemilu 2019 sempat menuai polemik. Meski pada akhirnya, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap mengakomodasi KPU untuk melaksanakan verifikasi faktual, termasuk parpol lama sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu 2019.

Banyak pihak menilai verifikasi parpol, baik untuk parpol lama dan parpol baru merupakan suatu keharusan jelang Pemilu 2019. Apalagi, MK melalui amar putusannya sudah memutuskan parpol lama yang sebelumnya ikut Pemilu 2014 tetap harus diverifikasi untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

MK menilai, verifikasi yang ditujukan hanya untuk parpol baru akan menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, kondisi demografi Indonesia yang sudah berubah juga berpengaruh pada pemenuhan syarat verifikasi parpol peserta pemilu. Terakhir, wilayah Kalimantan terdapat pemekaran di mana Kalimantan Utara telah ditetapkan menjadi provinsi.

Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018, Pengamat Hukum dan Pemilu Syamsuddin Radjab menilai keputusan MK bersifat wajib dan mengikat. Ia pun berharap semua pihak dapat menaati keputusan MK tersebut.

Ia menambahkan, hanya MK yang diberikan kewenangan oleh UU untuk menafsirkan Pasal bertentangan dengan konstitusi. Dan Pasal 173 UU pemilu telah ditafsir dan diputus oleh MK.

“Putusan MK itu bersifat wajib dan mengikat. Jadi, semua pihak yang berkepentingan dengan putusan itu, harus tunduk dan patuh,” tutur Radjab, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2018).

Ia menegaskan, putusan MK sama derajatnya dengan UU. Dimana selain diberikan kewenangan menguji UU, putusannya juga, bersifat permanen dan tetap juga sama kuat dengan UU sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Mahkamah Kontitusi.

Sementara itu, Radjab menilai KPU harus segera melakukan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Ia menjelaskan, yang harus diverifikasi oleh KPU adalah keseluruhan persyaratan partai politik peserta pemilu yang diatur dalam ketentuan dengan Pasal 173 ayat (2), UU pemilu yang terdiri dari sembilan persyaratan.

“Dari kesembilan persyaratan ini, ada yang tidak perlu diuji kebenarannya. Dan ada juga harus diuji kebenarannya dilapangan untuk kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU, berupa data fisik atau melalui sipil dengan sistem online,” tuturnya.

Sementara itu, KPU sendiri siap melakukan verifikasi parpol lama dan baru sesuai dengan putusan MK. Verifikasi faktual itu akan mulai dilakukan pada 28 Januari 2018.

“Tanggal 28 kita mulai verifikasi faktual,” kata Arief di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Sebelum melakukan verifikasi, pihaknya akan menyiapkan berkas dokumen persyaratan parpol. Selain itu, KPU juga akan melakukan sosialisasi terkait verifikasi kepada 12 parpol yang mendaftar pemilu.

Untuk mengefisienkan waktu, KPU akan menyederhanakan metode verifikasi. Verifikasi faktual di tingkat pusat dan provinsi akan dilakukan selama dua hari, dari sebelumnya 7 hari. Sementara verifikasi di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan selama 3 hari, dai sebelumnya 21 hari.

Check Also

Bacaleg PAN Sudah Mendaftar ke KPU Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Jelang hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat Kota Medan, DPD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: