Home / Warta / Politik / Putusan MA Soal Taksi Online Harus Dipatuhi
Ilustrasi

Putusan MA Soal Taksi Online Harus Dipatuhi

JAKARTA, WOL – Kementerian Perhubungan diminta untuk tidak kembali menerbitkan peraturan baru soal transportasi online. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 terkait transportasi online.

“Kalau dibuat lagi itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap pengadilan dan mencederai prinsip negara hukum,” ujar Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono saat dihubungi, Jumat (15/9).

Sebelumnya, Mahkamah Agung menganulir 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 lantaran dianggap bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah dan, UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Bayu, pemerintah yang selalu menjunjung tinggi hukum mestinya menaati keputusan MA yang telah menganulir 14 pasal tersebut. Karena itu, dia meminta Menteri Perhubungan tidak lagi menerbitkan aturan yang substansinya sama dengan pasal-pasal tersebut. “Hal itu sesuai dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum,” tegasnya.

Selain itu, Bayu juga meminta Menteri Perhubungan menaati Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas kenegaraan. Salah satunya adalah asas kepastian hukum yang mengatur kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

“Intinya, bila MA mengabulkan permohonan Judicial Review, maka amar putusan menyatakan materi dalam produk hukum di bawah undang-undang itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Terkait keberadaan moda transportasi online yang dianggap tidak memiliki payung hukum, Bayu menganggap pemikiran tersebut keliru. Sebab, pengaturan untuk transportasi online tetap memiliki payung hukum lantaran MA tidak membatalkan seluruh Permenhub tersebut.

Dia berharap agar semua pihak menghormati keputusan MA dan tidak menafsirkan secara serampangan sesuai kepentingannya masing-masing.

“Indonesia negara demokrasi yang berdasarkan hukum, saat penyusunan semua pihak sudah dilibatkan masukan dan pemikirannya. Jadi saat aturan itu diuji dan diputus oleh MA maka perbedaan pendapat harus diakhiri, semua pihak harus menerimanya,” kata pakar hukum tata negara tersebut.

Adapun 14 pasal yang dianulir oleh MA secara umum mengatur seputar pengaturan tarif, wilayah operasional, kuota kendaraan operasional, domisili tanda kendaraan bermotor, STNK yang berbadan hukum, dan pengujian Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT). Dengan demikian, Kementerian Perhubungan dianggap tidak perlu lagi merumuskan aturan terkait hal-hal tersebut. (inilah/ags)

Check Also

Taksi Online Tak Patuhi Permenhub 108/2017 Dapat Sanksi

MEDAN, WOL – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengingatkan kepada seluruh pengemudi taksi online agar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: