Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Promosi Jabatan Hakim Yang Vonis Meiliana, Ini Penjelasan Humas PN Medan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Promosi Jabatan Hakim Yang Vonis Meiliana, Ini Penjelasan Humas PN Medan

MEDAN – Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dijadwalkan dalam waktu dekat ini akan diserah terimakan dengan penggantinya bermarga Girsang. Semantara Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo akan diangkat jadi Ketua PN Serang.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Erintuah Damanik kepada wartawan mengatakan bahwa kemungkinan serah terah jabatan tersebut, bisa jadi dilaksanakan Rabu 5 September nanti.

Marsuddin, menurut dia, dipromosikan menjadi hakim Penggadilan Tinggi (PT) di Bali. “Sedangkan, Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo rencananya juga akan diserah terimakan dengan Aziz,” ujar Damanik seperti dilansir Antara.

“Girsang dan Azis pernah bertugas di PN Medan,” katanya.

Wahyu Prasetyo, menurut Damanik, akan dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Serang. Wahyu Prasetyo merupakan Ketua Majelis Hakim yang memvonis Meiliana dengan pidana 18 bulan penjara. Wahyu menyatakan ibu asal Tanjungbalai itu menodakan agama gara-gara protes azan.

Sebelumnya, Ketua PN Medan Marsuddin Nainggolan, Wakil Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo dan Hakim Sontan Merauke Sinaga, tidak terbukti terlibat, dalam operasi tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di institusi hukum itu.

Meiliana saat divonis (Okezone)

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan Erintuah Damanik menjelaskan ketiga orang tersebut, telah dipulangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat membawa mereka ke Jakarta.

Ketua PN Medan Marsuddin dan Wakil Ketua Wahyu, menurut dia, dibawa ke Jakarta Rabu 29 Agustus untuk dimintai keterangan oleh KPK. “Sedangkan, Hakim Sontan dibawa KPK ke Jakarta tadi pagi juga dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan,” ujar Damanik.

Ia juga menjelaskan, petinggi di PN Medan itu, bukan ditangkap atau diamankan oleh KPK, melainkan mereka dibawa untuk diklarifikasi. Pemberitaan di media cetak dan elektronik itu, perlu diluruskan.

“Jadi, mereka dibawa KPK ke Jakarta untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dalam dugaan kasus suap yang dilakukan oleh Tamin Sukardi,” ucap dia.

Damanik menyebutkan, setelah KPK mengembalikan ketiga hakim tersebut, berarti mereka tidak terlibat. Sekali lagi dijelaskan bahwa, Marsuddin, Wahyu dan Sontan tidak terlibat dalam OTT tersebut.

“Hal itu, perlu disampaikan kepada masyarakat maupun pubklik agar dapat diketahui secara jelas dan jangan nantinya salah pengertian,” kata juru bicara PN Medan itu.

KPK Rabu lalu menetapkan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Medan Merry Purba tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah atas putusan perkara yang sedang ditanganinya.

KPK meningatkan status ke penyidikan dan menetapkan empat orang tersangka, yakni MP (hakim ad hoc) Tipikor PN Medan, HL, Panitera Pengganti PN Medan. Sedangkan, diduga pemberi suap dari swasta berinisial TS dan staf TS berinisial SD.

KPK pada Selasa lalu melakukan OTT di Medan, terhadap TS pemilik PT.EPT dan staf TS berinisial SD, hakim SM, hakim ad hoc MP, Wakil Ketua PN Medan berinisial WPW, Ketua PN Medan berinisial MP, serta dua panitera berinisial EP dan OS. (antara)

Check Also

KPK Amankan 14 Orang Saat OTT Anggota DPRD Kalteng

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota DPRD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: