_
Home / Warta / Politik / Presiden Disebut Tak Bisa Ditekan Terbitkan Perppu UU KPK
Presiden Joko Widodo (Foto: Ist)

Presiden Disebut Tak Bisa Ditekan Terbitkan Perppu UU KPK

JAKARTA – Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, berpendapat Presiden Joko Widodo tidak bisa didesak-desak oleh pihak tertentu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang membatalkan UU KPK hasil revisi.

Firman menyarankan pihak yang tidak puas terhadap UU KPK hasil revisi dapat mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menutnya, cara tersebut lebih baik ketimbang mendesak Presiden menerbitkan Perppu.

“Bernegara itu kan punya aturan. Aturannya adalah aturan hukum, itu lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara. Itu fungsinya DPR. Nah, kalau semua konstitusinya dipenuhi maka silakan rakyat itu tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan-penekanan yang di luar sistem,” kata Firman dalam siaran pers yang diterima, Minggu (13/10/2019).

“Karena kalau itu dituruti maka ini akan menjadi parlemen jalanan. Oleh karena itu daripada koridor konstitusi itu adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Mantan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menilai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari proses bernegara sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena itu, jika ada tekanan kepada Kepala Negara untuk menerbitkan Perppu, maka maka hal tersebut dianggap tidak tepat.

“Kalau semuanya kemudian diobrak-abrik dengan cara tekanan-tekanan demo-demo begini, ya tentunya tidak tepat, ini akan merusak sistem demokrasi kita,” ujar dia.

“Oleh karena itu koridornya adalah silakan nanti ketika sudah 30 hari, otomatis jadi UU maka silakan menggugat (ke MK). Presiden kan juga dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan UU ini direvisi kan ada masukan-masukan dari rakyat,” tuturnya.

Terkait dengan penyadapan harus seizin dewan pengawas sebagaimana diatur dalam revisi UU KPK, hal itu dilakukan agar fungsi tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat politik.

Diwartakan sebelumnya, elemen masyarakat sipil beserta mahasiswa mendesak Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi. Menurut mereka, beleid hasil revisi itu justru melemahkan lembaga antirasuah.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu setelah bertemu para tokoh bangsa di Istana Merdeka, Jakarta. Tetapi, Kepala Negara belum memberi kepastian kapan akan mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu ini.

Wacana penerbitan Perppu ini mendapat penolakan dari beberapa partai politik yang notabene mengusung Presiden Jokowi. Mereka menyarankan agar polemik revisi UU KPK diselesaikan melalui judicial review di MK ataupun legislative review.

适适

Check Also

Menko Polhukam: Kalau Diperlukan, Perppu KPK Bisa Diterbitkan Usai Uji Materi

JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Peraturan Pemerintah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.