_
Home / Warta / Politik / Politikus Golkar Nilai Airlangga Mendadak Amnesia
GOLKAR SUMUT-ACEH DUKUNG AIRLANGGA HARTARTO

Politikus Golkar Nilai Airlangga Mendadak Amnesia

JAKARTA, Waspada.co.id – Politikus Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab, mengungkapkan pernyataan Ketua Umum Airlangga Hartarto tentang pelaksanaan Munas Golkar dilaksanakan bulan Desember tidak berdasar.

Dia menjelaskan dalam AD/ART Golkar tidak dirinci tentang periodesasi kepengurusan DPP Partai Golkar. Dalam AD/ART, menurutnya, hanya menjelaskan Munas Partai Golkar dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.

Begitupan peraturan lainnya yang ditetapkan pada tingkat DPP Partai Golkar. Tidak ada satupun klausul yang menjelaskan dengan rinci tanggal atau bulan untuk diselenggarakannya Munas partai.

“Yurisprudensi pun ada, di waktu Pak JK menjadi Ketua Umum Golkar dan terpilihnya ARB menjadi Ketua Umum pada Oktober 2009, begitupun Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum dalam Munaslub pada Mei 2016. Saya kira Airlangga mendadak mengalami amnesia mekanisme,” kata Sirajuddin di Jakarta, Jumat (30/8).

Selain itu, kata Sirajuddin, dalam hal rapat pleno di tingkat DPP Golkar, tidak ada satupun klausul atau ketentuan yang mengatur bahwa rapat pleno harus melewati tahapan rapat bidang, rapat Bappilu atau rapat harian.

Dilanjutkan, justru ketentuan yang tertuang dalam Tata Kerja DPP Partai Golkar, mengatur bahwa rapat pleno harus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan. Sama halnya dengan rapat harian, dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. Untuk rapat bidang, rapat Bappilu dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

“Janganlah menyampaikan mekanisme Partai Golkar ke ruang publik dengan cara cara mengkebiri mekanisme yang ada,” tandasnya.

Sebagai ketua umum, lanjut dia, Airlangga gagal memimpin Partai Golkar. Terbukti, suara Partai Golkar turun hingga perolehan kursipun turun dari sebelumnya 91 menjadi 85 kursi.

“Kalau kita komparasi dengan periode Pak Ical, memang kursi Partai Golkar di DPR RI turun menjadi 91 kursi dari 104 kursi, namun perolehan suara pemilih naik signifikan lebih kurang lima juta suara,” tambah Sirajuddin.

Kegagalan lain Airlangga adalah membangun dan merawat perbedaan dalam tubuh Partai Golkar serta kurangnya kemampuan komunikasi politik mencari solusi. Karena itu, Sirajuddin mengingatkan Partai Golkar bukan menganut sistem oligarki, melainkan kolektif dalam pengelolaannya.

Sebelumnya, Airlangga menanggapi santai desakan pleno DPP Golkar dari kubu Bambang Soesatyo. Dia menekankan lagi bahwa pleno sedang dipersiapkan oleh timnya. Airlangga juga menyebutkan tak ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat Munas. Pasalnya, sejak dulu Munas Golkar digelar Desember. (wol/aa/republika/data2)

Editor AUSTIN TUMENGKOL

Check Also

Pengurus Golkar Kecewa dengan Penurunan Suara di Pileg 2019

  JAKARTA – Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengutarakan beberapa alasan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.