_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Permintaan KPK Dikabulkan, Sidang Praperadilan Sofyan Basir Ditunda Sebulan
Juru bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Dok Okezone)

Permintaan KPK Dikabulkan, Sidang Praperadilan Sofyan Basir Ditunda Sebulan

agregasi

 

JAKARTA – Tim biro hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Jumat, 17 Mei 2019, untuk meminta penundaan sidang praperadilan Sofyan Basir. KPK meminta sidang praperadilan Dirut non-aktif PT PLN tersebut ditunda sebulan.

“Biro Hukum KPK telah mengirimkan surat Jumat kemarin ke PN. Meminta penjadwalan ulang persidangan praperadilan yang diajukan SFB (Sofyan Basir) selama 4 minggu,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Sidang perdana gugatan praperadilan Sofyan Basir melawan KPK sendiri harusnya digelar ‎pada hari ini. Namun, pihak KPK menolak sidang digelar pada hari ini dan meminta dijadwalkan ulang hingga sebulan.

Febri menjelaskan, permintaan penundaan itu disampaikan lantaran KPK memerlukan waktu untuk berkoordinasi. Meski demikian, Febri menyerahkan kepada Hakim PN Jaksel mengenai permintaan KPK ini.

“Pertimbangannya karena ada kebutuhan koordinasi. Kapan jadwal berikutnya, KPK menyerahkan pada Hakim yang ditunjuk,” terangnya.

Pihak Pengadilan Negeri Jakarta ‎Selatan mengabulkan permohonan KPK. Hakim PN Jaksel memutuskan bahwa sidang praperadilan Sofyan Basir melawan KPK ditunda hingga 17 Juni 2019.

‎”Sidang diundur dan akan dibuka kembali senin tanggal 17 juni 2019,” Kata Hakim Agus Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui sebelumnya, Sofyan Basir menggugat KPK terkait penetapan status tersangka ‎kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau terhadap dirinya. Surat permohonan gugatan praperadilan Sofyan Basir tersebut telah teregistrasi di PN Jaksel dengan nomor perkara 48/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL.

Sofyan Basir sendiri merupakan tersangka keempat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama PLTU Riau-1. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu‎ menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo, serta Sekjen Golkar, Idrus Marham.

Eni, Kotjo, dan Idrus telah divonis ‎bersalah dalam perkara tersebut. Eni dan Kotjo telah dieksekusi karena putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Idrus, masih dalam proses upaya hukum banding.

Sedangkan Sofyan Basir belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, tinggal Sofyan Basir yang masih dalam proses penyidikan.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu ‎Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham menerima suap dari Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek yang dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, PLN tidak menanggapi permohonan itu hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan untuk diberikan jalan berkoordinasi dengan PLN agar mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga, telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan Basir, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2×300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

Check Also

Tersangka Penyuap Dirut PTPN III Diimbau Serahkan Diri

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemilik PT Fajar Mulia Trasindo, Pieko Nyotosetiadi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.