Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Peradi Sayangkan Sikap KPK yang Tersangkakan Fredrich Yunadi tanpa Koordinasi
Fredrich Yunadi (Foto: Okezone)

Peradi Sayangkan Sikap KPK yang Tersangkakan Fredrich Yunadi tanpa Koordinasi

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) menyesalkan tidak adanya koordinasi pihak KPK untuk melakukan komunikasi terkait adanya pelanggaran menghalangi penyidikan perkara kasus dugaan korupsi E-KTP yang menjerat pengacara Fredrich Yunadi.

Ketua Umum DPN Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menilai, KPK seharusnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Peradi untuk kasus Fredrich ini. Hal itu dikarenakan tuduhan merintangi penyidikan yang disangkakan lembaga antirasuah terhadap Fredrich perlu diteliti lebih jauh karena bersinggungan dengan profesi advokat yang bertugas untuk mengkritisi proses penyidikan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Menyangkut hal ini, akan lebih baik jika saling menghargai melalui mekanisme organisasi dan interaksi antarinstansi,” papar Fauzie di kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/1/2018).

Fauzie mengatakan, profesi advokat ini merupakan bagian dari sebuah sistem penegakan hukum di Indonesia. Seorang advokat mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Untuk itu, seharusnya Fauzie menyebutkan KPK malah tidak melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Peradi. Tindakan KPK ini dinilai akan menimbulkan kegaduhan.

“Penerapan penegakan hukum yang hanya mengandalkan semata otoritas tanpa menghargai organisasi profesi kiranya menunjukkan ego sektoral dan tidak sejalan dengan amanat Presiden Jokowi agar semua instansi penegak hukum bersinergi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Fauzie, berkaitan dengan kasus Fredrich ini Peradi memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan bagi anggotanya yang diduga melanggar kode etik.

“Dalam kaitan tersebut dibutuhkan kerjasama dengan KPK baik dalam menginformasikan temuannya maupun memberi kesempatan komisi pengawasan dan dewan kehormatan Peradi melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan etik,” tukasnya.

Check Also

Menteri Yasonna: Camat yang Menyoal KTP Djarot Konyol

MEDAN, Waspada.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kabinet Kerja, Yasonna Hamonangan Laoly SH ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: