Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Pengusaha Keluhkan Sistem Izin Online di Daerah yang Masih Sulit
Ilustrasi: Foto Shutterstock

Pengusaha Keluhkan Sistem Izin Online di Daerah yang Masih Sulit

JAKARTA – Para pengusaha yang berada dalam naungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk menunjang perekonomian.

Salah satu contohnya adalah dengan dikeluarkannya kebijakan sistem perizinan satu pintu (Online Single Submission/OSS).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, meskipun dianggap sudah menunjukkan kemajuan dalam kebijakan, namun pihaknya meminta kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan lagi implementasi dari beberapa kebijakan tersebut.

Sebagai salah satu contohnya adalah masalah perizinan di daerah yang menurutnya meskipun sudah ada sistem OSS namun masih belum jelas pelaksanaannya.

“Sebenarnya kebijakan pemerintah sudah banyak yang bagus, tapi masalahnya implementasinya di lapangan belum jalan. Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintregrasikan, misal lewat OSS belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Jadi policy jelas, kenyatannya enggak jalan di lapangan,” ujarnya saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum, di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Selanjutnya, Shinta menyoroti masalah ketenagakerjaan di tengah revolusi industri 4.0 yang dilakukan pemerintah. Menurutnya pemerintah harus mencarikan jalan keluar agar para tenaga kerja Indonesia ini tidak termakan dengan revolusi industri digital 4.0 yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah.

Salah satu caranya adalah dengan cara peningkatan skill pada tenanga kerja industri Indonesia. Jangan sampai karena skill yang pas-pasan tenaga kerja indonesia pada akhirnya akan tergerus oleh kecanggihan teknologi seperti robot.

Selain itu, pemerintah juga harus sudah memikirkan lapangan-lapangan pekerjaan baru yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Sebab jika tidak ada lapangan pekerjaan yang baru, berpotensi akan menghasilkan angka pengangguran baru.

“Selanjutnya soal ketenagakerjaan, soal digital. Bagaiamana Indonesia menghadapi 4.0. Kita melihat nanti banyak impact pada ketenagakerjaan. Butuh perubahan skill ketersediaan lapangan pekerjaan juga berkurang juga. Ini harus hati-hati karena banyak masyarakat yang bawah angka kemiskinan. Dari segi pendidikan maupun kepelatihan teaga kerja harus ditingkatkan,” jelasnya.

Lalu yang terakhir Shinta meminta kepada pemerintah untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi perpajakan maupun perizinan, sehingga peringkat daya saing Indonesia bisa lebih tumbuh atau bahkan bisa berada di atas negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura.

“Kompetisi dan daya saing Indonesia sendiri. Walau sudah punya banyak perbaikan, tapi tetap harus melihat perbandingan. Misal saya pengusaha, lihat Vietnam dan Indonesia, mana yang lebih mudah dari segi infrastruktur, perpajakan, regulasi dan lain-lain,” jelasnya.

Check Also

GAPSI Minta APINDO Kota Medan Cabut Gugatan Pengupahan PTUN

MEDAN, WOL – Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Indonesia (GAPSI) Kota Medan meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: