Home / Warta / Ekonomi dan Bisnis / Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan Terlemah

Pengawasan Penataan Ruang Kegiatan Terlemah

JAKARTA, WOL – Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Di antara keempatnya, pengawasan yang terlemah karena merupakan upaya pemastian penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Semestinya, pengawasan penataan ruang merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

“Aspek pengawasan yang paling lemah karena menyangkut meta atau beyond perencanaan tata ruang, complicated. Kegiatannya harus tanggung jawab semua stakeholders,” Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dadang Rukmana SH CES DEA.

Dadang menjabarkan keempat kegiatan penataan ruang tersebut: pengaturan adalah upaya pembentukan peraturan perundang-undangan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; pembinaan adalah upaya peningkatan kinerja penataan ruang, pelaksanaan adalah upaya pencapaian tujuan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang; sedangkan pengawasan adalah upaya pemastian penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dia menyambung, UU Penataan Ruang mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga wajib diacu seluruh pemangku kepentingan. “Tantangannya adalah amanat UU ini belum sepenuhnya kita laksanakan, selesaikan.” (wol/data1)

Check Also

KNPI Sumut Ajak Pemuda Bersatu Awasi Politik Uang

MEDAN, Waspada.co.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut menggelar acara berbuka puasa bersama, di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: