Home / Warta / Politik / Pengamat: Penegakan Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Terkesan Diskriminatif
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir (foto: Ist)
Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mudzakir (foto: Ist)

Pengamat: Penegakan Hukum Terhadap Calon Kepala Daerah Terkesan Diskriminatif

JAKARTA, WOL – Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir menilai permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang dapat ditersangkakan kasus korupsi merupakan sesuatu yang tidak relevan. Dia mengkhawatirkan penegakan hukum yang sekarang jadi terkesan diskriminasi.

“Dua-duanya lembaga ini mengintervensi dalam proses ini mencampuradukkan urusan politik,” paparnya saat dihubungi awak media, Selasa (12/3).

Dari sana, muncul kecurigaan mengenai semua proses yang bersinggungan dengan kepentingan politik. “Itu artinya, indikasi yang kurang sehat dalam mencampuradukkan antara penegak hukum,” jelasnya.

Karena itu, Mudzakir menunjukkan kekhawatirannya ketika capada menang Pilkada namun terjangkit kasus korupsi. “Ini menjadi tidak sinkron dengan opini masyarakat bahwa dia dalah orang baik dan menjadi pembimbing mereka. Di sisi lain, KPK mencomot begitu saja sebagai tersangka,” katanya.

Hal tersebut membuat kehidupan bernegara Republik Indononesia seolah-olah pejabat di Indonesia penyelenggaraannya jahat semua. Sehingga pengusaha-pengusaha semua selamat tidak masuk ke ranah itu dan penyelenggara terkesan tidak bagus.

“Menurut saya Wiranto bagus, tapi dalam situasi saat ini semestinya dia koordinasi saja,” lanjutnya.

Mudzakir memaparkan jika membuat segmen tandingan seperti itu akan menjadi tidak sehat dan terkesan seolah-olah intervensi. Padahal, KPK muncul mengumumkan orang jadi tersangka tanpa disertai bukti.

“Nanti diambangkan terus hingga pilkada selesai dan itu terlihat menyengsarakan orang, kalaupun tersangka menang malah jadi blunder. Sebagian pihak menolak tersangka menjadi pemimpin di situ, ini akan menimbulkan chaos,” terangnya.

Kekecawaan tersebut dapat hadir jika pemimpin yang sudah dipilih harus tetap menjadi pemimpin meski bermasalah. “Dalam bahasa hukumnya makar, alasannya dicopot dibenarkan karena kenapa tiba-tiba dijadikan tersangka,” tutupnya. (republika/ags/data2)

Check Also

WOL Photo

KPK Periksa Lagi 22 Saksi Untuk 38 Tersangka Anggota DPRD Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi untuk 38 tersangka ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.