Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Penantian Panjang Kembalinya Freeport ke Pangkuan Bumi Pertiwi
Freeport McMoran dan Pemerintah menandatangani HoA. (Foto: Febby N/Okezone)

Penantian Panjang Kembalinya Freeport ke Pangkuan Bumi Pertiwi

agregasi

 

JAKARTA – Kamis 12 Juli 2018 adalah akan menjadi bersejarah bagi Indonesia. Tambang di perut bumi Gasberg, Timika, Papua yang selama ini dikuasai PT Freeport McMoran melalui PT Freeport Indonesia, akan kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi meski hanya berupa pokok-pokok kesepakatan divestasi PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero) dan Freeport McMoran.

Meski ini bukan babak terakhir, namun ini merupakan perjalan panjang yang patut diamini. Di mana kekayaan milik Negara Indonesia, setidaknya 51% sahamnya (divestasi) akan dikuasai oleh anak Bangsa. Selama ini Indonesia hanya menikmati sedikit keuntungan. Banyak drama yang menyertai kembalinya divestasi saham tersebut.

Pelatuknya kegelisahaan Freeport McMoran ketika Freeport tidak bisa mengekspor konsentrat lantaran adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Mineral dan Batubara, yang mewajibkan perusahaan tambang mengubah izin Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada saat itu Freeport Indonesia dipimpin oleh Chappy Hakim. Ketika ada peraturan tersebut, dia justru mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia, tepatnya Sabtu 18 Februari 2017. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) mundur karena adanya sejumlah konflik dengan pemerintah Indonesia. Sekadar diketahui, Maroef Sjamsoeddin juga mundur dari jabatannya pada 18 Januari 2016 setelah diangkat sebagai Presdir pada 7 Januari 2015.

Aturan itu ‘mengekang’ Freeport Indonesia. Perusahaan dengan induk semang yang berpusat di Amerika itu berambisi lain. Freeport menginginkan aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown sebagaimana di KK yang lama, yakni besaran pajak dan royalti dibayarkan Freeport tetap dan tidak berubah hingga masa kontrak berakhir. Namun hal itu ditolak pemerintah Indonesia. Kendati ditolak, nyatanya pemerintah empat kali memperpanjang IUPK.

Presiden Joko Widodo mengaku tidak mudah untuk melakukan negosiasi dalam proses akuisisi saham Freeport. Dia mengatakan, negosiasi berjalan sangat rumit dan sulit.

“Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini,” kata Jokowi, hari ini.

Negosiasi alot tersebut, lanjutnya, berjalan diam-diam dan dikerjakan tanpa publikasi. “Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah,” katanya.

Namun akhirnya Inalum sebagai perusahaan yang menjadi pemegang saham Freeport Indonesia berhasil mencapai kesepakatan awal, untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36% menjadi 51%. Jika terealisasi, ini merupakan babak baru setelah Freeport Indonesia menguasai tambang emas di Papua lebih dari 50 tahun dengan porsi kepemilikan saham mayoritas.

Kini, Bos Besar Freeport McMoran telah tiba di Gedung Kementerian Keuangan untuk melakukan penandatangan Head of Agreement (HoA) dengan PT Freeport Indonesia.

Dari pemerintah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno hingga Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. HoA yang akan ditandatangani pemerintah dengan Freeport merupakan perjanjian pendahuluan.

Check Also

“Freeport Ini, Bayar Rp 8 Triliun Saja Rewel Banget”

MALANG, WOL – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, penerimaan negara ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: