_
Home / Fokus Redaksi / Pembangunan Jalan Tol Ditolak, Tokoh Karo Aksi Damai di Istana Negara
Istimewa

Pembangunan Jalan Tol Ditolak, Tokoh Karo Aksi Damai di Istana Negara

JAKARTA, Waspada.co.id – Masyarakat Tanah Karo yang tergabung dalam Jambur Pergeraken Sienterem (JPS) melaksanakan aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Dalam aksi damai turut dihadiri Tokoh Masyarakat Karo Sudarto Sitepu, Pengacara Kondang Ibukota Minola Sebayang, Aktivis Perjuangan Masyarakat Karo Julianus Sembiring, dan Yoki Pranata Sinulingga.

Kedatangan para tokoh dari Tanah Karo itu khusus memperjuangkan Jalan Tol Medan-Tanah Karo, atau Jalan Layang sejajar di PDAM Tirtanadi, dan Kelok 11 di Bandarbaru, yang diusulkan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Sumatera Utara dikoordinir, Budi Derita Sinulingga.

“Kami melakukan aksi damai di sini, setelah mendengar laporan hasil pertemuan Bupati Karo, Bupati Dairi, Komisi D DPRD Sumut, dengan Kementrian PUPR Jakarta, tanggal 8 Agustus 2019, di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, yang mengatakan pembangunan dua jembatan layang di Jalur Medan-Berastagi dan jalan tol tidak dapat dilaksanakan maka masyarakat Karo sangat kecewa,” ujar Mantan Calon Bupati Karo ini, Sudarto Sitepu.

Dalam orasinya, Sudarto mengaku masyarakat Karo meminta kepada Presiden RI, Jokowi, untuk mendengar tangisan masyarakat Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan, Simalungun, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tengah yang sangat merindukan pembangunan Jalan Tol Medan-Tanah Karo.

“Apabila jalan tol belum dapat direalisasikan pemerintah, kita meminta sesuai dengan usulan ICK Sumut yaitu dengan jalan layang sejajar dengan jalan sekarang sepanjang 1,6 km dengan dana Rp400 miliar di daerah Bandarbaru dan sepanjang 700 meter dengan dana Rp200 miliar di Tirtanadi,” ungkap Sudarto Sitepu yang juga Mantan Anggota DPRD Sumut.

“Kita sangat kecewa dengan Konsep yang ditawarkan Kementerian PUPR dengan perbaikan pada spot-spot tertentu, seperti pelebaran total panjang 4 km dengan biaya Rp80 miliar, tidak efektif memecahkan masalah, karena tidak menghilangkan tikungan kritis yang tidak standard. Kesannya seperti program follow money dan mengabaikan penderitaan masyarakat,” sambungnya.

Sudarto yang juga Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Karo ini, mengungkapkan kemacatan yang terjadi selama ini di ruas Jalan Medan-Tanah Karo telah membuat kerugian dan horor yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Karo. Karena sudah banyak sekali korban meninggal di perjalanan akibat macat yang sangat luar biasa, yang akhir-akhir ini terjadi minimal 3 kali dalam sebulan.

“Kita meminta kepada Bapak Presiden RI, Jokowi, jangan menganak tirikan Kabupaten Karo, dalam pembangunan infrastuktur, walau bagaimana pun Jokowi dalam dua kali Pilpres menang di atas 90 persen di Kabupaten Karo,” harapnya.

Sudarto menambahkan sekaligus meminta agar Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri PUPR untuk merubah rencananya dalam APBN tahun 2020.

“Kita akan bergerak dengan aksi damai yang lebih besar lagi jika tuntutan ini tidak diakomodir. Sebab, pembangunan Jalan tol ini akan meningkatkan taraf hidup petani,” pungkas Seniman Karo Kawakan ini.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Warga Kodam Singgasana I Kecam Aksi Penggusuran TNI

MEDAN, WOL – Puluhan warga yang tergabung dalam Badan Musyawarah Warga Perkampungan Kodam Singgasana I ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.