_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Pembakaran Hutan Massal, Pemerintah Dinilai Lalai
Istimewa

Pembakaran Hutan Massal, Pemerintah Dinilai Lalai

JAKARTA, WOL – Forest Watch Indonesia menilai Pemerintah lalai karena membiarkan peraturan daerah yang melanggar Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar.

“Kelalaian tersebut menyebabkan sudah lebih dari 120 hari masyarakat terpapar kabut asap yang telah meluas ke negara tetangga,” kata Togu Manurung dari Forest Watch Indonesia di Jakarta, Senin (2/11).

Dalam UU itu pasal 69 ayat (2) disebutkan pembukaan lahan yang diperbolehkan hanya maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pada kenyataannya saat ini ada peraturan gubernur yang memperbolehkan pembukaan lahan lebih dari dua hektare. Hal inilah yang menyebabkan bencana kabut asap hingga berlarut-larut.

Menurut dia, ada empat akar masalah dalam kebakaran hutan di Indonesia. Yang pertama, dari sisi pengelolaan hutan yang sejauh ini masih jauh diharapkan.

Kedua yaitu, praktek pembakaran yang dilakukan oleh warga secara sengaja. Ketiga, supremasi penegakan hukum yang masih lemah. Dan terakhir, pemerintah lalai.

Dia mengatakan, hutan alam tropika basah di Tanah Air secara alamiah sebenarnya tidak mudah terbakar. Kecuali ada faktor ekstrim seperti musim kering berkepanjangan tapi secara umum tidak mudah terbakar.

“Sumber daya di Indonesia ini sudah mengalami kerusakan yang masif, hasilnya adalah babak belurlah wajah hutan kita,” katanya.

Untuk mencegah agar tidak semakin meluas kebakaran hutan yang terjadi saat ini langkah yang harus diambil pemerintah adalah mempertimbangkan kemungkinan memperkarakan pemerintah daerah yang nyata-nyata melegalisasi pembakaran lahan yang melanggar UU.

Pemerintah diminta segera mengusut dan mempertimbangkan untuk juga memperkarakannya secara hukum atas dasar kelalaian.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nurhidayati dari Walhi menjelaskan moratorium yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan tidak cukup tanpa diimbangi oleh penegakan hukum yang tegas dan penertiban perda yang memperbolehkan membuka lahan yang melebihi ketentuan undang-undang.

“Kami meminta ijin yang lama dikaji ulang apakah sesuai atau tidak,” kata Nurhidayati.(inilah/data2)

Check Also

Polri: Tak Ada SP3 Kasus Karhutla

JAKARTA, Waspada.co.id – Mabes Polri memastikan tak akan ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.