Home / Warta / Politik / Pelapor Dihadiahi Rp200 Juta, Nasdem: Ini Bukti Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi
Foto: Antara

Pelapor Dihadiahi Rp200 Juta, Nasdem: Ini Bukti Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan tersebut menegaskan bahwa ada hadiah atau penghargaan bagi para pelapor kasus korupsi. Hadiah tersebut berupa piagam dan premi sebesar 2 persen dari total keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dari PP 43/2018. Dimana, besaran premi yang diberikan senilai Rp200 juta.

Menanggapi hal itu, Politis Partai Nasdem, Ahmad Sahroni meyakini kebijakan tersebut akan memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi prakti korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan kerja ataupun di bidang pelayanan.

“Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (10/10/2018).

Seiring dengan adanya reward tersebut, politisi NasDem ini menekankan perlunya lembaga penegak hukum, dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan untuk mempersiapkan sumber daya manusianya secara baik. Hal ini menyikapi kemungkinan banyaknya laporan dari masyarakat yang akan masuk terkait dugaan praktik korupsi. Ia mengingatkan lembaga penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan diterima.

“KPK, Polri dan Kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani,” tegas anggota Komisi III DPR RI itu.

Terkait keselamatan pelapor, ia menyampaikan Indonesia memiliki LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang selama ini telah memiliki kerjasama baik dengan penegak hukum.

“LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui save house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerjasama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor,” pesan pria sebagai calon legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Jakarta ini.

Perlu diketahui, PP ini diterbitkan dengan menimbang Pasal 41 Ayat (5) dan Pasak 42 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Pengharaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan ini menyatakan, bahwa para pelapor kasus korupsi dapat diberikan penghargaan berupa piagam dan premi sebesar 2 persen dari total kerugian keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dari PP 43/2018.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200 juta,” tulis Pasal 17 dari PP 43/2018 sebagaimana yang dikutip Okezone dari laman resmi Setgab.go.id.

Sementara untuk pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya dugaan perkara suap juga akan mendapat apresiasi dengan besaran premi paling banyak Rp10 juta.

“Besaran premi yang diberikan pemerintah sebagaimana yang dimaksud Ayat (3) paling banyak Rp10 juta,” tulis Pasal 17 Ayat (4) dari PP Nomor 43/2018 tersebut.

Check Also

Humas KPK: Tidak Ada OTT di Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: