_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Pasca-Divonis 6 Tahun Bui, Posisi Taufik Kurniawan di DPR Segera Dirapatkan Pimpinan
Taufik Kurniawan. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

Pasca-Divonis 6 Tahun Bui, Posisi Taufik Kurniawan di DPR Segera Dirapatkan Pimpinan

agregasi

 

JAKARTA – Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan dijatuhi vonis hukuman 6 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan “fee” atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Posisi Taufik pun hingga sekarang tak bisa diganti lantaran masa jabatannya akan berakhir pada September 2019 mendatang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, belum digantinya Taufik sebagai Wakil Ketua DPR meskipun sudah nonaktif karena tak boleh adanya pergantian menjelang masa habis jabatan.

“Setahu saya kalau sudah beberapa bulan menjelang berakhir sudah tidak boleh ada pergantian. Coba nanti dicek ya saya belum baca lagi. Kalau PAW kan enggak bisa,” tutur Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Bamsoet mengaku dalam waktu dekat pimpinan DPR Bakal menggelar rapat mengenai Taufik pasca-divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim. “Saya akan undang rapat pimpinan karena Fahri Hamzah masih di New Zealand. Fadli Zon juga. Yang ada di sini hanya Pak Utut dan saya. Pak Agus juga sudah di New Zealand,” ujar Bamsoet.

Meski demikian, Bamsoet menyerahkan keputusan untuk mengganti atau tidak tetap diserahkan kepada Fraksi PAN. Karena, PAN lah yang mempunyai kewenangan.

“Ya nanti, kewenangan itu (pengganti Taufik) kan ada di fraksi. Kami hanya melaksanakan saja,” ujarnya

Wakil Ketua nonaktif DPR RI Taufik Kurniawan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dalam kasus dugaan penerimaan “fee” atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Putusan yang dibacakan Hakim Ketua Antonius Widjantono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 8 tahun penjara. Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa membayar denda sebesar Rp200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Check Also

Bupati Lampung Utara Jadi Kepala Daerah Ke-47 Terjaring OTT KPK

JAKARTA, Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kepala daerah di Indonesia tidak perlu ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.