Breaking News
Home / Warta / Politik / Partai yang Ngotot Presidential Threshold Dinilai Hanya Ingin Langgengkan Oligarki
Koordinator JPPR Sunanto (Foto: Muhamaad Sabki/Okezone)
Koordinator JPPR Sunanto (Foto: Muhamaad Sabki/Okezone)

Partai yang Ngotot Presidential Threshold Dinilai Hanya Ingin Langgengkan Oligarki

agregasi
agregasi

 

JAKARTA – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto menilai partai politik yang ngotot dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) hanya ingin melanggengkan oligarki kepartaiannya.

“Jadi, hanya ingin kekuasaan saja bukan untuk menjamin untuk memberikan kesempatan yang sama terhadap peserta pemilu,” kata Sunanto ketika berbincang dengan Okezone di Jakarta, Minggu (11/6/2017).

Jika akhirnya Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu nantinya malah memutuskan ada angka yang mengatur presidential threshold, Sunanto meyakini undang-undang yang dihasilkan tidak akan berlaku lama.

“Itu tidak akan berlaku lama. Kalau mau berlaku lama undang-undang itu maka harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai. Kalau tetap ngotot maka oligarkinya yang dikedepankan, bukan untuk memperbaiki bangsa dan sistem pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah melalui draf RUU Pemilu yang diajukan ke DPR mematok angka 20/25 persen presidential threshold merujuk kepada pemilu legislatif 2014. Sehingga dapat diartikan hanya partai-partai yang ada kursi di DPR saja yang bisa mencalokan presiden dan wakil presiden.

Sementara dalam perkembangan pembahasan di pansus, pendapat beragam datang dari masing-masing fraksi di DPR, ada yang mengusulkan angka 5 persen, 10 persen, 15 persen dan meniadakan presidential threshold atau nol persen.

Penerapan presidential threshold ini sejatinya tidak relevan lagi merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di mana Pemilu 2019 diselenggarakan serentak. Sejumlah pakar dan pengamat hukum serta penggiat pemilu menyatakan penerapan presidential threshold inkonstitusional dan rawan digugat ke MK.

Check Also

lustrasi Okezone

Pengamat: PT 20 Persen Tak Sesuai Akal Sehat

JAKARTA, WOL – Pengamat politik Voxpol Center Pangi Syawi Chaniago menilai penggunaan presidential threshold atau ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.