_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / OTT di Pemkab Bekasi, Meikarta Akan Bentuk Investigasi Internal
Foto: Ist

OTT di Pemkab Bekasi, Meikarta Akan Bentuk Investigasi Internal

agregasi

 

JAKARTA – Pengelola Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) mengaku terkejut dengan ditetapkannya salah satu Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS). Pihak Meikarta sendiri mengaku akan mengadakan investigasi internal yang bersifat independen untuk menindaklanjuti temuan KPK tersebut.

“Meskipun baru dugaan, kami sudah sangat terkejut dan amat menyesalkan kejadian tersebut (OTT KPK di Pemkab Bekasi). Langkah pertama kami adalah, PT MSU langsung melakukan investigasi internal yang independen dan obyektif untuk mengetahui apa sebenarnya fakta yang terjadi,” jelas kuasa hukum PT MSU, Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Selasa (16/10/2018).

PT MSU pun mengaku tak akan mentolelir siapapun dari pihaknya yang melakukan praktik korupsi. Selain proses hukum di KPK, PT MSU menyatakan bahwa oknum yang melakukan korupsi akan dilakukan tindak disiplin dengan hukum kepegawaian yang telah disepakati.

“Dalam hal memang ada penyimpangan atas prinsip antikorupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan mentolerir, dan kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada oknum yang melakukan penyimpangan tersebut, sesuai ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku,” lanjut Denny.

Pihak MSU juga mengaku akan terus menghormati proses hukum KPK dan siap secara kooperatif membantu jalannya penyelidikan.

“Perlu juga kami tegaskan, bahwa kami menghormati dan akan mendukung penuh proses hukum di KPK, serta akan bertindak kooperatif membantu kerja KPK untuk mengungkap tuntas kasus dugaan suap tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Check Also

KPK Periksa Intensif 11 Orang yang Kena OTT Terkait Impor Bawang Putih

  JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.