_
Home / Warta / Indonesia Hari Ini / Orangutan, Kera Besar Terlangka di Dunia Terancam Punah
foto: istimewa

Orangutan, Kera Besar Terlangka di Dunia Terancam Punah

YOGYAKARTA, Waspada.co.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan yang sebagian besar terjadi di lahan gambut terus berulang. Dampaknya sangat serius bagi kesehatan masyarakat dan transportasi serta meluas hingga Malaysia dan Singapura.

Setelah api padam dan asap mereda, biasanya disusul penanaman sawit. Di Kalimantan, seringkali dilakukan di kawasan yang menjadi habitat orangutan. Deforestasi untuk membuka perkebunan sawit adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup orangutan.

“Berulangnya kejahatan lingkungan yang terjadi dari tahun ke tahun, terus terjadi karena pegiat konservasi alam, baik pemerintah, akademisi, ilmuwan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat cenderung menoleransinya dengan berbagai alasan, termasuk atas nama investasi menggerakkan perekonomian dan pembangunan,” kata pendiri Centre for Orangutan Protection (COP), Hardi Baktiantoro, dalam rilis yang diterima Waspada Online, Selasa (24/9).

“Kongres Primata yang dilaksanakan di Yogya adalah momentum tepat untuk mengubah cara pandang dan aksi: berpihaklah pada primata, termasuk pada Orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis), spesies yang baru terindentifikasi dan ironisnya langsung terancam oleh pembangunan dam untuk PLTA di ekosistem Batangtoru,” lanjutnya.

Sejak pertama kali diumumkan pada tahun 2012, proyek tersebut telah menjadi sasaran kritik, terutama karena ancaman yang ditimbulkan oleh bendungan terhadap ekosistem hutan kawasan dan kelangsungan hidup, juga mata pencaharian penduduk setempat. Ilmuan konservasi terkemuka mengatakan pembangunan bendungan di Sungai Batangtoru akan mematahkan habitat orangutan dan membawa kepunahan spesies langka yang tersisa kurang dari 800 ekor.

Organisasi serta para ahli baik lokal maupun internasional telah melakukan berbagai macam protes melindungi Orangutan, salah satunya Orangutan Information Centre (OIC), COP, dan Mighty Earth.

Bahkan The International Union for Conservation of Nature (IUCN) , pemerintah, dan badan ahli masyarakat sipil terkemuka dalam konservasi spesies, secara terbuka menyerukan moratorium pada semua proyek yang berdampak pada “Orangutan Tapanuli yang terancam punah”. Pesan tersebut secara khusus ditujukan untuk mendesak penghentian proyek NSHE.

Ketua Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Panut Hadisiswoyo, juga menyatakan akan terus berjuang melindungi Orangutan. Namun di tengah ancaman bahaya yang disuarakan para pengiat lingkungan, pembangunan proyek PLTA seharga 1.6 miliar dolar AS, terbesar di Pulau Sumatera, terus berjalan dan diperkirakan selesai tahun 2022.

Walhi, LSM Lingkungan terbesar di Indonesia pada Maret lalu telah melayangkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumut menentang pemerintah daerah karena mengabaikan bahaya lingkungan. Gugatan tersebut kalah di pengadilan, namun terungkap bahwa terdapat pemalsuan tanda tangan peneliti kehutanan pada pernyataan dampak lingkungan pada Adendum AMDAL PLTA Batangtoru tahun 2016 sebagai dasar persetujuan proyek.

Sayangnya, kasus tersebut kini dihentikan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan alasan penggugat, yakni Onrizal tidak dapat menghadirkan dokumen asli yang diperkarakan kepada penyidik Poldasu.

“Tentu saja ini konyol. Dokumen asli (Adendum AMDAL 2016, red) kan sudah menjadi barang bukti yang diajukan oleh tergugat di pengadilan atas gugatan oleh penggugat, yakni Walhi Sumut. Saya tahu adanya pemalsuan tanda tangan tersebut saat diminta menjadi saksi ahli di PTUN Medan pada 4 Februari 2019. Seharusnya polisi bisa menggeledah atau meminta dokumen asli tersebut kepada perusahaan. Seolah-olah kasus ini dianggap main-main, padahal sederhana sebenarnya,” ujar Onrizal.

Dalam upaya membawa kejelasan, tim pencari fakta yang dipimpin oleh COP (diminta oleh Kantor Staf Presiden RI) beberapa bulan lalu menyelidiki lokasi Simarboru (Sipirok, Marancar, dan Batangtoru) di Tapanuli. Misi utamanya menilai perasaan penduduk setempat yang tinggal di dekat lokasi proyek tersebut.

“Jelas bahwa perusahaan mengabaikan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) yang merupakan hak masyarakat mengatakan ‘ya dan bagaimana’ atau ‘tidak’. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara yang telah diperkuat melalui adopsi Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008,” ujar Novi Rofika, Social Specialist dari COP.

Sebuah petisi online telah diposting untuk mencari dukungan domestik dan internasional untuk menyerukan penghentian pembangunan tersebut yang dapat diakses di tautan https://www.change.org/p/stop-pembangunan-proyek-plta-batang-toru-savetapanuliorangutan.
(wol/rls/data1)

Check Also

Jalan Sehat Milad ke-53 Kahmi, Gubsu Ingatkan Syiar dan Akidah

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, mengingatkan bahwa peran elemen masyarakat, khususnya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.