Breaking News
Home / Warta / OJK / OJK: Pemerintah Tak Bantu Penanganan Bank Bermasalah
WOL Photo/Eko
WOL Photo/Eko

OJK: Pemerintah Tak Bantu Penanganan Bank Bermasalah

MEDAN, WOL – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan penanganan bank-bank bermasalah di Indonesia tak lagi menggunakan uang negara melalui skema bail out menyusul disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) medio Maret lalu.

Demikian hal ini disampaikan Ketua Eksekutif  Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nelson Tampubolon dimana setiap bank bermasalah  akan menyelamatkan dirinya sendiri melalui sejumlah skema yang ditawarkan BI, OJK dan LPS.

“Kita menghimbau bank-bank yang bermasalah itu diharuskan untuk menyelesaikan masalah menggunakan sumber daya mereka sendiri, tanpa uang negara,” tuturnya kepada Waspada Online, Selasa (21/6).

“Beleid ini juga menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, terutama dalam meminimalisasi penggunaan APBN. beleid tersebut mengatur mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak memakan biaya yang cukup besar bagi perekonomian,”katanya.

“Setiap lembaga otoritas keuangan seperti BI, OJK dan LPS pun semakin kompak dengan adanya UU tersebut,” jelasnya.

Dari sisi likuiditas, bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada BI untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

“Tentu karena merupakan pinjaman, maka harus ada agunan berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah cair,”jelasnya.

Nelson menambahkan, fasilitas ini tidak sembarangan diberikan karena hanya untuk perbankan yang masih memenuhi ketentuan mengenai kacukupan modal. Jika tidak, maka bank tersebut bisa dipastikan tak akan diselamatkan.

OJK dan LPS akan berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyerahkan eksekusi sepenuhknya oleh LPS.Sementara itu, bagi bank-bank yang bermasalah dengan kecukupan modal atau memiliki permasalahan solvabilitas.

“Selanjutnya, LPS akan melakukan penanganan bank dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain (purchace and assumption), pengalihan sebagian atau seluruh ases dan kewajiban kepada bank perantas dan penanganan lain dengan dukungan UU LPS,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan Dwikora Purba mengatakan, dalam penyelesaian masalah bank sistemik baik likuiditas maupun solvabilitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK dan LPS akan berkoordinasi sehingga tak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

“Nantinya, komite yang akan menentukan apakah bank tersebut layak diselamatkan atau tidak. LPS yang bertugas sebagai eksekutor,” tutupnya.(wol/eko/data1)

Check Also

WOL Photo

Poldasu Banyak Terima Laporan Penyelewengan Dana BOS

MEDAN, WOL – Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut baru-baru ini menangkap 11 orang pejabat di ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.